Hasil Penyelidikan DPR AS, Trump Pemicu Utama Kerusuhan di Capitol

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Tim Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang ditugaskan mengadili mantan presiden AS Donald Trump menyatakan Trump terlibat bertanggung jawab secara langsung atas penyerangan Gedung Capitol AS, 6 Januari 2021.

Para pimpinan di DPR AS mengutip kata-kata yang disampaikan Trump pada rapat umum sebelum terjadinya kerusuhan.

Pidato Trump dianggap berpengaruh secara langsung sebagai pemicu pemberontakan.

Selain itu, retorika Trump yang berlangsung selama beberapa bulan sebelumnya, menjadi bukti bahwa Trump "dengan jelas menghasut pemberontakan 6 Januari 2021", demikian bunyi pernyataan tersebut.

Anggota Kongres Jamie Raskin, yang merupakan jaksa utama DPR, mengatakan Trump adalah "pemicu utama" dari apa yang disebutnya "pemberontakan yang berbahaya."

"Dia melihatnya datang dan tidak terlalu terkejut dengan kekerasan itu," kata Raskin.

"Dia menyuruh mereka bertarung sekuat tenaga, dan mereka membawa kita ke neraka pada hari itu."

Raskin merujuk pada pidato Trump kepada para pendukungnya tepat sebelum mereka menyerbu gedung Capitol dalam upaya untuk mencegah anggota parlemen menghitung suara Electoral College, langkah terakhir sebelum pelantikan Presiden Joe Biden.

• Trump Tidak Akan Kembali ke Twitter, Akunnya Diblokir Permanen

Trump dituduh menghasut kerusuhan fatal yang mengakibatkan lima kematian, termasuk seorang petugas Kepolisian Capitol.

Dua petugas penegak hukum lainnya yang berusaha membela badan legislatif federal pada hari itu mengambil nyawa mereka setelah kejadian tersebut.

Trump mengatakan kepada massa bahwa dia berkumpul di dekat Ellipse bahwa mereka harus "berjuang mati-matian" untuk menghentikan penghitungan suara yang diamanatkan oleh Konstitusi.

Ia juga terus menuduh bahwa pemilihan itu "dicuri" darinya melalui penipuan pemilih yang meluas.

"Negara kami sudah muak, dan kami tidak akan tahan lagi," katanya kepada para pendukung.

Banyak dari mereka kemudian membanjiri Capitol saat anggota parlemen mensertifikasi hasil pemilihan.

"Kami akan menghentikan pencurian itu,” kata dia.

Biden memenangkan pemilihan 6 November dengan sekitar 7 juta suara, dan Trump belum menawarkan bukti apa pun untuk mendukung klaimnya.

Penyelidikan Departemen Kehakiman gagal menemukan bukti adanya penipuan pemilih seperti dituduhkan oleh Trump.

Trump juga berulang kali mengalami kekalahan hukum di pengadilan.

Meskipun memberi tahu orang banyak bahwa dia akan bergabung dengan mereka dalam pawai mereka ke Capitol, Trump malah kembali ke Gedung Putih.

Di Gedung Putih, Trump dilaporkan duduk santai menyaksikan kekacauan yang terjadi di televisi.

"Ketika gerombolannya menyerbu dan menduduki Senat dan menyerang DPR, serta menyerang penegak hukum, dia menontonnya di TV seperti reality show," kata Raskin.

"Dia menikmatinya, dan dia tidak melakukan apa pun untuk membantu kami sebagai pemimpin,” tambah dia.

• Penyerbuan Gedung Capitol Disenangi Donald Trump, Menonton di TV Dengan Serius

Jaksa selanjutnya memutar rekaman video sejak hari itu, termasuk beberapa yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Jaksa juga memutar ulang rekaman audio polisi yang memohon bantuan dan menyatakan kerusuhan saat kekacauan memburuk.

Di antara rekaman itu adalah adegan-adegan mengancam para pendukung Trump yang mengamuk di Capitol mencari Wakil Presiden Mike Pence dan Ketua DPR Nancy Pelosi.

Pence menjadi sasaran pemberontak setelah dia menolak seruan Trump untuk membatalkan penghitungan suara.

Massa itu juga terlihat datang dalam beberapa detik untuk menghadapi anggota parlemen, termasuk Senator Republik Mitt Romney, yang diarahkan menjauh dari perusuh oleh polisi.

Petugas Eugene Goodman terlihat berlari menuju Romney, meneriakinya sebelum senator Utah berbalik dan lari ke tempat berlindung.

Tim pembela Trump, yang berpendapat bahwa pidato mantan presiden itu dilindungi secara konstitusional, diperkirakan akan memulai dua hari argumen lisan pada hari Jumat.

Mantan presiden kemungkinan besar tidak akan dihukum di Senat, di mana mayoritas dua pertiga diperlukan agar tindakan tersebut dapat disahkan.

Hanya enam Partai Republik setuju dalam pemungutan suara sebelumnya bahwa proses tersebut konstitusional.(Anadolu Agency)