Breaking News:

Berita Banda Aceh

KPU Minta KIP Tidak Jalankan Tahapan Pilkada di Aceh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh maupun KIP kabupaten/kota di Aceh...

Penulis: Yarmen Dinamika | Editor: Jalimin
ist
Pelaksana Tugas Ketua KPU, Ilham Saputra. 

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh maupun KIP kabupaten/kota di Aceh untuk tidak menjalankan tahapan pemilihan (pilkada) apa pun sampai ada putusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Hal itu tercantum dalam surat KPU tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, Ilham Saputra. Surat bernomor 151/PP.01.2- SD/01/KPU/II/2021 itu ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh.

Intinya, surat tersebut berisi tanggapan KPU terhadap Rancangan Keputusan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan di Aceh yang telah disusun KIP Aceh.

Surat dalam bentuk pdf setebal tiga halaman itu sejak kemarin sore beredar di sejumlah grup WhatsApp (WA). Banyak pihak di medsos yang mengomentarinya, di samping ada pula yang meragukan keasliannya karena bertolak belakang dengan apa yang sudah dirintis KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota di provinsi ini.

Akan tetapi, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, Ilham Saputra yang dihubungi Serambinews.com, Jumat (12/2/2021) siant membenarkan bahwa surat tersebut resmi dikeluarkan oleh KPU, ditujukkan kepada KIP Aceh, dan dia langsung yang menandatanganinya.

Surat tersebut dikeluarkan KPU, kata Ilham, sehubungan dengan adanya surat Ketua KIP Aceh Nomor 0016/PP.0I.2- SD/ll/Prov/l/2021 tanggal 6 Januari 2021 perihal penyampaian Rancangan Keputusan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan di Aceh.

Terhadap surat Ketua KIP Aceh itu, KPU menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, penyelenggaraan pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Aceh adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 73 undang-undang tersebut, ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemilihan di Aceh diatur dengan qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved