Breaking News:

KIP dan DPRA Menolak Berkomentar Terkait Surat Komisi Pemilihan Umum

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Ketua DPRA menolak berkomentar saat ditanyai tanggapannya terkait surat Komisi Pemilihan Umum (KPU)

For Serambinews.com
Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri 

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Ketua DPRA menolak berkomentar saat ditanyai tanggapannya terkait surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta KIP Aceh agar tidak menjalankan tahapan pemilihan (pilkada) apa pun sampai ada putusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Keduanya beralasan tidak ingin menimbulkan bias dan polemik di masyarakat.

Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri, menyampaikan, pihaknya belum bisa mengomentari terkait keputusan KPU, karena pihaknya tidak ingin jalan sendiri dalam mengeluarkan komentar. Rencananya, Senin nanti para komisioner KIP Aceh akan menggelar pertemuan untuk membahas rencana tersebut. Salah satunya mengenai sikap KIP dalam merespons keputusan KPU.

Sementara Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, menyatakan tidak ingin mengomentari keputusan KPU. Ia menegaskan bahwa norma yang sudah jelas dan tegas dalam UUPA tidak perlu lagi diintepretasi.

"Sikap saya ya seperti yang sudah saya sampaikan kepada Serambi sebelumnya. Norma yang sudah jelas dan tegas dalam UUPA tidak perlu diintepretasi," ujar Dahlan.

Sebelumnya, Dahlan mengatakan bahwa pihaknya tidak perlu merespons dinamika yang terjadi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena Aceh memiliki regulasi sendiri yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada.

Hal itu disampaikan Dahlan kepada Serambi, Minggu, 31 Januari 2021, saat dimintai tanggapannya terkait sikap Pemerintah Pusat yang menegaskan bahwa Pilkada tetap digelar secara serentak pada tahun 2024 meski RUU Pemilu masih dalam proses pembahasan di DPR RI.

"Kita tidak perlu mengikuti soal wacana itu karena kita sudah diatur khusus di 2022. Bahwa kita sebagai daerah pelaksanaan otonomi asimetris yang ada undang-undang khusus, ya konteknya dengan nasional hanya berkoordinasi," ungkap politikus Partai Aceh ini.

Dahlan menyebutkan, Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam norma pasal 65 disebutkan bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

Begitupun dengan Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pada pasal 199 juga disebutkan ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi pemilihan di Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat sepanjang tidak diatur lain dalam aturan tersendiri.

"Nah kita diatur lain dalam undang-undang tersendiri, lima tahun sekali dan pelaksanaan pilkada di Aceh berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2016. Jadi tidak ada persoalan dengan Pilkada Aceh tahun 2022. Kalaupun merujuk ke Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, juga ada penegasan di dalam pasal 199," sebut Dahlan.

"Saya kira kita di Aceh, sesuai komitmen yang sudah terbangun antara DPRA, Pemerintah Aceh, dengan penyelenggara pilkada (KIP Aceh) bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan pada tahun 2022, itu clear secara keseluruhan, apalagi tahapan sudah disusun. Tinggal koordinasi saja Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah pusat, DPR RI, dan KPU," tambahnya.(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved