Din Syamsuddin Dilaporkan Alumni ITB, Menag Yaqut Cholil: Jangan Mudah Beri Label Seseorang Radikal

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil meminta semua pihak tidak mudah menilai seseorang memiliki paham radikal tertentu.

Menurut Yaqut, pemberian stigma radikal pada seseorang, bisa terjadi karena kurangnya informasi dan data yang memadai terhadap sikap dan perilaku orang lain.

Yaqut menilai, sikap kritis dan radikal adalah dua hal yang berbeda.

"Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal," jelas Yaqut pada keterangan tertulis website resmi Kementrian Agama, Sabtu (13/2/2021).

Yaqut menilai, berpolitik memang menjadi pelanggaran untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), namun menyampaikan kritik adalah suatu hal yang sah.

"Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN.

Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang," terangnya.

Terkait laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Din Syamsuddin, Yaqut menyebut pemerintah sudah memiliki regulasi yang mengaturnya.

Penyelidikan, lanjut Yaqut, sudah dilakukan dengan melibatkan inspektorat dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Yaqut juga mengajak semua pihak bersikap proporsional terkait permasalahan ini.

"Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya.

Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan lain sebagainya," pungkas Yaqut.

Sebelumnya Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan Din Syamsuddin kepada KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 10 November 2020 lalu.

"Setelah mencermati secara seksama pernyataan-pernyataan, sikap, serta sepak terjang terlapor selama lebih dari satu tahun terakhir ini, GAR ITB menilai bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran yang substansial atas nama norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dan atau pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil," bunyi halaman pertama surat laporan tersebut.

Pada laporannya, GAR ITB menyebut enam pokok pelanggaran yang diduga dilakukan Din.