Breaking News:

Pilkada Aceh

Pemerintah Aceh Dinilai Kurang Bersikap Soal Pilkada 2022, Asisten I Jelaskan Upaya Sudah Dilakukan

Sebagian pihak menilai, Pemerintah Aceh kurang bersikap soal polemik regulasi Pilkada Aceh yang saat ini menjadi isu panas di Aceh....

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Jalimin
ist
Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar SH MHum. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebagian pihak menilai, Pemerintah Aceh kurang bersikap soal polemik regulasi Pilkada Aceh yang saat ini menjadi isu panas di Aceh.

Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar SH MHum yang dikonfirmasi Serambinews.com, Senin (15/2/2021) mengaku selama ini Pemerintah Aceh sudah melakukan berbagai upaya.

Seperti melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk menanyakan kepastian pelaksanaan Pilkada Aceh agar bisa digelar tahun depan.

"Terkait dengan DPRA, kita juga sudah beberapa kali rapat membahas pelaksanaan Pilkada. Kedua pihak sepakat bahwa pilkada dilaksanakan berdasarkan UUPA," kata M Jafar.

Tak hanya itu, lanjutnya, Pemerintah Aceh bersama DPRA juga sudah membahas anggaran Pilkada Aceh. Anggaran itu diplotkan dalam mata anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

"Anggaran pilkada dalam BTT sudah disepakati bersama dan sudah dievaluasi oleh Mendagri dan sudah menjadi APBA 2021. Secara politis, masalah anggaran sudah tuntas, tinggal teknis administratif bagaimana mencairkannya," ungkapnya.

M Jafar yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) ini menambahkan, secara umum sebenarnya masalah pilkada merupakan persoalan kompleks dan melibatkan banyak pihak.

"Menurut kami, sebelum pilkada dilaksanakan, kita harus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar ada kesamaan persepsi dan sinergi dalam pelaksanaannya," tutur Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh ini.

Walaupun acuan pelaksanaan Pilkada Aceh adalah UPPA, sambungnya, tapi teknis pelaksanaan pilkada tetap harus berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Mulai dari KPU, Bawaslu, Komisi II DPR RI, hingga Mendagri. Menurut M Jafar, Mendagri banyak terlibat dalam pelaksanaan pilkada seperti mengeluarkan pedoman penggunaan anggaran, evaluasi anggaran, mengatur hari libur nasional, penetapan Pj kepala daerah, pengangkatan kepala daerah hingga mengatur pelantikan kepala daerah terpilih.

"Itukan melibatkan Kemendagri. Jadi tidak mungkin kita mengabaikan Kemendagri dalam pelaksanaan pilkada. Begitu juga dengan Komisi II DPR RI yang saat ini sedang melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016," ungkap M Jafar.

Dalam pelaksanaan Pilkada Aceh, menurut M Jafar, membutuhkan dukungan semua pihak, tidak bisa Pemerintah Aceh berjalan sendiri. Hingga saat ini, menurut M Jafar, Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya seperti koordinasi dan komunikasi dengan pusat agar Pilkada Aceh bisa digelar sebagaimana yang diharapkan.

"Dan kami sudah upayakan. Memang ada yang kita ekspos ke publik dan ada yang tidak. Tentu dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semua di ekspos ke media. Ada yang bisa ada yang tidak. Yang pasti kita terus melakukan berbagai upaya," demikian M Jafar.(*)

Baca juga: BREAKING NEWS-Dua Mayat Wanita Ditemukan di Bawah Kolong Tempat Tidur, Ada Ceceran Darah dalam Rumah

Baca juga: Belasan Napi Rutan Kelas IIB Banda Aceh Ikuti Kelas Tahfiz Alquran, Ini Tujuan yang Ingin Dicapai

Baca juga: Pertamina Bersama Tiga BUMN Akan Bangun Baterai Kendaraan Listrik

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved