Dewan Sorot Aceh Kembali Provinsi Termiskin di Sumatra, Sulaiman SE: Ini Akibat Ada yang Salah Urus!

Laporan Asnawi Luwi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sulaiman SE menyoroti rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan Aceh kembali menjadi provinsi termiskin di Sumatra.

Sulaiman SE mengatakan, persoalan kemiskinan yang sepertinya terus menerus 'betah' di Tanah Rencong itu akibat ada yang salah urus. "Ini pasti ada yang salah urus," kata Sulaiman SE dalam rilisnya kepada Serambinews.com, Selasa (16/2/2021).

Menurut dia, anggaran yang bersumber dari otonomi khusus (otsus) hari ini, belum tepat sasaran dalam pengelolaan. Sebab, semua otsus dominan untuk pembangunan fisik, sangat sedikit alokasi untuk pemberdayaan ekonomi.

"Adanya monopoli anggaran Aceh oleh satu kelompok saja, sehingga uang Aceh hanya berputar di satu kelompok orang saja. Akibatnya, masyarakat secara umum tidak menerima aliran uang APBA yang diplot setiap tahunnya ke Aceh," ulasnya.

Karena itu, putra Aceh Besar itu berharap, ke depan setiap orang bisa terlibat dalam menggunakan anggaran Aceh melalui pemberdayaan ekonomi bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maupun dalam setiap pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Sebagian Aceh Diprediksi tak Lagi Diguyur Hujan Hingga Tiga Hari ke Depan, Begini Prakiraan BMKG

Baca juga: Begini Kondisi Tenaga Medis RSUD Bireuen Setelah Disuntik Vaksin Covid-19

Baca juga: Kapolres Gayo Lues Imbau Masyarakat tak Membakar Hutan dan Lahan Pertanian, Ini Bentuk Sanksinya

"Anggaran Aceh mencapai belasan triliun setiap tahunnya. Ironisnya, uang itu tidak semua berputar di tengah masyarakat Aceh, justru banyak berputar di luar Aceh," beber dia.

"Ini juga menjadi kontribusi kemiskinan di Aceh meningkat dan berada di papan atas setiap tahunnya," ujar mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini.

Sulaiman SE menyebut Pulo Aceh sebagai salah satu contoh pembangunan yang tidak pernah selesai hingga sekarang, walaupun sudah masuk usia 20 tahun dan menghabiskan puluhan miliar uang negara.

"Di Pulo Aceh itu, sampai sekarang jalan masih ada yang rusak. Padahal ada empat mata anggaran yang bisa digunakan untuk membangun dan mengembangkan Pulo Aceh. APBK, APBA, APBN, dan Otsus," sebutnya.

Namun begitu, tandas dia, Pulo Aceh yang juga masuk daerah pemilihannya itu hingga sekarang masih juga mengalami perubahan berarti.

Baca juga: Ini 15 Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kota Lhokseumawe, Terbanyak di RS Kesrem, Berikut Perinciannya

Baca juga: Jalani Operasi Biopsi Kanker Prostat, Kak Seto : Tiba-Tiba Badan Saya Ambruk dan Badan Meriang

Baca juga: 1.690 Nakes di Lhokseumawe Divaksin, Ibu Menyusui Boleh Disuntik, Ini 16 Kriteria tak Boleh Divaksin

"Ini terjadi karena salah urus saja. Seperti kata pepatah; meunyoe get tapeulaku boh labu jeut keu asoe kaya. Menyoe hana get tapeulaku aneuk Teungku jeut keu beulaga," tandasnya.

Untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh, Sulaiman menyarankan agar Otsus mulai tahun depan lebih besar alokasinya untuk home industri dan pabrik yang bisa menampung tenaga kerja dan bahan bakunya tersedia di Aceh.

"Pabrik kulit misalnya, apalagi pabrik kulit SAI untuk pembuatan sepatu sudah pernah ada di KIA Ladong, akan tetapi belakangan kabar nya sudah angkat kaki," papar dia.

Kemudian, sarannya, alokasikan dana pemberdayaan ekonomi untuk pelaku home industri rumahan dengan pola pengawasan yang ketat oleh dinas terkait.