Breaking News:

Mualem: Kita jangan Diam, Panwaslih Siap Kapan Saja Pilkada

Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menilai Pemerintah Aceh selama ini terlihat pasif

MUZAKIR MANAF, Ketua DPA PA 

BANDA ACEH - Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menilai Pemerintah Aceh selama ini terlihat pasif atau tidak proaktif dalam memperjuangkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh bisa digelar tahun 2022.

"Sepatutnya pemerintah harus bertanggung jawab juga dalam melaksanakan Pilkada tahun 2022. Jangan ikut diam. Harus bergerak menyampaikan bahwa kita berkomitmen pada Undang-Undang Pemerintah Aceh selaku undang-undang khusus di Aceh," kata Mualem menjawab Serambi, Senin (15/2/2021).

Pernyataan itu disampaikan Mualem setelah melihat belum adanya gerakan dari Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan Pilkada 2022, disaat ada wacana pilkada akan digelar serentak pada tahun 2024. Bahkan, hingga saat ini diketahui Pemerintah Aceh belum menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Aceh membahas nasib Pilkada Aceh.

"Selama ini (Pemerintah Aceh) seribu diam. Malah ada rapat kemarin di DPR RI, (Pemerintah Aceh) ikut pemerintah (pusat). Sepatutnya berkomitmen mempertahankan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Makin kita diam, makin leluasa pusat menghilangkan butir-butir MoU," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, mantan wakil gubernur Aceh ini juga meminta kepada Pemerintah Pusat supaya tetap menjalankan turunan MoU Helsinki sebagai kesepakatan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada 2005 silam.

"Itu saja yang perlu kita garis bawahi. (Pemerintah Pusat) harus komitmen (jalankan UUPA), jangan memudarkan butir-butir MoU," tegas mantan Panglima GAM yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat ini.

Mualem sendiri mengaku, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam pertemuan itu, dirinya belum menemukan jawaban konkret terkait jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh.

"Sementara sudah melakukan pertemuan dengan Mendagri, tapi jawabannya masih samar-samar juga. Tapi ada juga solusi yang ditawarkan, tapi belum kita iyakan. Tapi Insya Allah kita pertimbangkan," ungkap Mualem.

Solusi yang dia maksud adalah tawaran agar Pilkada Aceh dilaksana pada tahun 2023. Pertimbangannya karena pada tahun 2022 tidak semua kabupaten/kota di Aceh menggelar pemilihan kepala daerah. Ada tiga kabupaten/kota yang menggelar Pilkada tahun 2023, yaitu Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Subulussalam.

"Ceritanya begitu. Jika tidak melaksanakan 2022, ya 2023, itu solusi yang ditawarkan kepada kita. Tapi kita tetap berkomitmen tetap pada 2022 sebagaimana harapannya orang Aceh semua dan semangat perdamaian,"  tuturnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved