Aceh Termiskin di Sumatera dan Peringkat 6 di Indonesia, Pengamat: Salah Kelola Anggaran

SERAMBINEWS.COM - Pandemi virus corona (Covid-19) tak hanya menyebabkan penduduk kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja, tetapi juga nengerek jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Rakyat miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta jiwa selama pandemi Covid-19.

Sehingga jumlah kemiskinan menjadi 27,55 juta orang per September 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang.

Secara persentase kemiskinan ini naik 0,97% dari 9,22% di September 2019 menjadi 10,19% per September 2020.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan posisi September 2019.

Angka tersebut membuat kemiskinan Indonesia kembali ke level 10 persen dari jumlah penduduk.

"September 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang, atau setara dengan 10,19 persen (dari jumlah penduduk)," ujar Suhariyanto ketika memberikan keterangan pers secara virtual, Senin (15/2/2021).

Indonesia untuk pertama kalinya mengalami angka kemiskinan di bawah 10 persen pada tahun 2018 lalu.

BPS mencatat, persentase kemiskinan 9,82 persen pada Maret 2018. 

Indonesia sempat mencapai titik terendah dalam hal persentase kemiskinan yakni sebesar 9,22 persen pada September 2019.

Namun setelah itu, tren kembali berubah arah. Pada Maret 2020, persentase kemiskinan di Indonesia naik jadi 9,78 persen.

Data teranyar, persentasenya naik lagi jadi 10,19 persen pada September 2020. "Atau naik 0,97 persen (dari September 2019), setara dengan 2,76 juta orang," kata Suhariyanto.

Garis kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp 458.947 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 339.004 atau 73,87 persen, dan garis kemiskinan bukan makanan Rp 119.943 atau 26,13 persen.

"Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan," jelas Suhariyanto.

Papua paling miskin 

Dari data BPS, salah satu provinsi paling miskin di Indonesia adalah Papua.

Papua mencatat persentase kemiskinan mencapai 26,8%, atau jauh lebih tinggi dari penduduk miskin nasional.

Kemudian disusul oleh Papua Barat yang tercatat sebesar 21,7% jumlah rakyat miskinnya dari total penduduknya.

Sementara itu, daerah yang paling sedikit penduduk miskinnya adalah Bali sebesar 4,45%.

Ini jauh lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional.

Adapun peningkatan penduduk miskin 2,76 juta jiwa tersebut, paling banyak dari perkotaan di mana kemiskinan di perkotaan selama pandemi naik dari September 2019 6,56% menjadi 7,88% di September 2020.

Sedangkan, penduduk miskin di pedesaan meningkat tipis, dari September 2019 12,60% menjadi 13,20% di September 2020.

Meski demikian, tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan.

Kemiskinan di pedesaan di September 2020 tercatat sebanyak 13,20% sedangkan di perkotaan sebanyak 7,88% dari total penduduk miskin di Indonesia.

Berikut 10 provinsi termiskin di Indonesia:

1. Papua 26,8%
2. Papua Barat 21,7%
3. Nusa Tenggara Timur 21,21%
4. Maluku 17,99%
5. Gorontalo 15,59%
6. Aceh 15,43%
7. Bengkulu 15,30%
8. Nusa Tenggara Barat 14,23%
9. Sulawesi Tengah 13,06%
10. Sumatera Selatan 12,56%

Aceh Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera

Penduduk miskin di Aceh meningkat 19.000 orang pada September 2020.

Secara persentase, angka kemiskinan di Serambi Mekkah itu mencapai 15,43% atau kini tertinggi di Pulau Sumatra.

Data tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Ihsanurrijal dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2/2021) siang.

"September 2019 tahun lalu sebelum terdampak Covid-19, kemiskinan Aceh sebesar 15,01%, kemudian turun pada Maret 2020 (menjadi) sebesar 14,99%,” urainya.

“Dan September 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 tidak hanya di Aceh, tapi juga nasional, kemiskinan Aceh meningkat menjadi 15,43%," terang Ihsanurrijal.

Ihsanurrijal menjelaskan, jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2020, sebanyak 833.910 orang.

Jumlah itu, bertambah 19.000 orang dibandingkan Maret 2020, yakni 814.910 orang.

Dalam enam bulan tersebut, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan.

Di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0,47 poin atau dari 9,84 persen menjadi 10,31 persen. Sedangkan di daerah pedesaan angkanya naik 0,50 poin atau dari 17,46 persen menjadi 17,96 persen.

"Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, di antaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang," papar Ihsanurrijal.

"Sedangkan untuk komoditas bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik," tambahnya.

Bila dilihat persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatra saat ini, ulas Ihsanurrijal, Aceh menduduki peringkat nomor satu.

Kemiskinan Aceh sebesar 15,43%, lalu diikuti Bengkulu dengan prosentase 15,30%, dan Sumatera Selatan sebanyak 12,98%.

Tanggapan Bappeda Aceh

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Teuku Ahmad Dadek, MH mengakui, persentase penduduk miskin di Aceh pada September 2020 tercatat sebesar 15,43 persen.

Artinya, sebut HT Ahmad Dadek, naik 0,44 poin dibanding Maret 2020 yang besarnya 14,99 persen.

Adapun jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2020, sebut Dadek, sebanyak 833.910 orang.

Dengan kata lain, bertambah 19.000 orang dibanding Maret 2020 yang jumlahnya 814.910 orang.

Secara umum di Indonesia, lanjut Dadek, angka kemiskinan juga meningkat dari 9,22 % menjadi 10,19% atau naik 0,93 poin.

"Nah, dibanding dengan 2019 angka kemiskinan Aceh 15,01%, tahun 2020 menjadi 15,43%, yakni naik sebesar 0,42%. Artinya, masih rendah dibandingkan dengan kenaikan sebesar 0,93 poin," kata Dadek.

Menurutnya, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, semua pihak di Aceh perlu bekerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Dalam situasi ini, Pemerintah Aceh terus berusaha menyusun program untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan," kata mantan Asisten II Sekda Aceh ini.

Sebelumnya, Ihsanurrijal selaku Kepala BPS Aceh menduga ada beberapa faktor penyebab jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah.

Di antaranya ekonomi Aceh pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,10 persen dibanding triwulan III-2019 (y-on-y).

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh pada Agustus 2020 (6,59 persen) lebih tinggi dibanding Februari 2020 (5,42 persen).

Ihsanurrijal menyebutkan, sebanyak 388.000 penduduk usia kerja (10,01 persen) terdampak Covid-19 pada Agustus 2020.

"Bantuan sosial dari pusat dan daerah relatif berjalan dengan baik, sehingga kemiskinan tidak semakin parah," ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2020 sebesar 14,99% atau nomor dua di Sumatra. Provinsi dengan penduduk miskin tertinggi saat itu adalah Bengkulu yaitu 15,03%.

Pengamat Sebut karena Salah Kelola Anggaran

Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Dr Amri SE MSi menyebutkan, meningkatnya angka kemiskinan Aceh tahun 2021 terjadi karena adanya kesalahan manajemen anggaran oleh Pemerintah Aceh yang terjadi sejak lama.

Menurut Amri, hal ini tidak mengherankan, karena bukan pertama kalinya Aceh didapuk menjadi daerah termiskin di Sumatera, meskipun anggaran pembangunannya cukup besar.

“Data BPS itu adalah hal yang valid, sudah jelas alat ukurnya, yang perlu diperbaiki adalah kebijakan, perencanaan, dan manajemen anggaran di Aceh. Harusnya anggaran tepat sasaran, APBA cukup besar ditambah dana otonomi khusus, tapi belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas Amri melalui saluran telepon, Senin (16/2/2021).

Amri menilai, selama ini tidak ada pemerataan ekonomi di 23 kabupaten/ kota di Aceh, karena yang menikmati anggaran pembangunan hanya segelintir masyarakat, termasuk pejabat, dan pengusaha besar.

“Ini bisa dilihat dari angka gini ratio Aceh berdasarkan data BPS, untuk tahun 2019 angka gini ratio Aceh 0,319, ini angka yang tinggi. Saat ini kondisinya angka gini ratio tinggi, tingkat kemiskinan juga tinggi, itu penyebab tidak ada pemerataan ekonomi dan menyebabkan angka kemiskinan tinggi,” jelas pria pemegang sertifikat Planning dan Budgeting dari Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang. (Serambinews.com/ Kompas.com)