Data Kependudukan Banyak belum Valid, Terungkap Bermasalah Saat Berurusan dengan BPJS, Ini Cara Cek

“Ada sekitar 34 ribu data anomali yang harus diselesaikan, dibersihkan secara berjenjang dan bertahap, sehingga memiliki data akurat mulai dari NIK dan data lainnya,” kata M Jafar. 

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Hingga kini masih banyak data kependudukan warga Kabupaten Bireuen belum valid.

Misalnya data kependudukan yang tidak lazim, terkait dengan kematian, kepindahan dan pemutakhiran data atau disebut masih anomali.

Kadisdukcapil Bireuen, Ir M Jafar, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Rabu (17/2/2021), menyangkut masih banyak warga sering bermasalah saat berurusan dengan BPJS. 

Misalnya NIK yang tercantum di KTP tidak aktif atau belum online.

“Ada sekitar 34 ribu data anomali yang harus diselesaikan, dibersihkan secara berjenjang dan bertahap, sehingga memiliki data akurat mulai dari NIK dan data lainnya,” kata M Jafar. 

• Jadwal Liga Champions Dini Hari Nanti, Porto vs Juventus, Bukan Laga Spesial Pepe dan Ronaldo

Sejumlah warga Bireuen kepada Serambinews.com mengatakan, nomor NIK di KTP sebagian tidak aktif saat berurusan dengan BPJS atau keperluan lainnya.

NIK baru aktif setelah diproses di Disdukcapil, itu pun tergantung  jaringan baru online.

M Jafar menambahkan, sebagian data kependudukan  warga Bireuen belum bersih atau belum valid  karena
berbagai sebab. 

Di antaranya mulai dari kesalahan huruf di KTP, beda tanggal lahir maupun masalah lainnya, sehingga warga saat berurusan dengan BPJS atau perbankan mengalami kendala.

M Jafar menambahkan data adminduk belum bersih banyak penyebabnya antara lain bisa saja kesamaan nama, tanggal lahir maupun jenis kelamin dengan orang lain di luar Aceh.

Kemudian data d KTP ada yang belum sinkron dengan data di akta kelahiran, data buku nikah atau data lainnya.

• Di Gampong, RFR Dikenal Sebagai Warga tak Bermasalah dan Berprofesi Sebagai Mekanik di Bengkel

“Satu huruf saja tidak sama dipastikan tidak terbaca antara data tertera di KTP dengan data di Kemendagri,  sehingga perlu diperbaiki agar data akurat dan benar," kata M Jafar.