Anggota DPRA Fraksi PKS Beberkan Penyebab Meningkatnya Kemiskinan di Aceh

"Perjalan tahun ke 4 RPJM Aceh ini lagi-lagi salah fokus dan locus. Di DPR Aceh kami evaluasi kembali pelaksanaannya pada semua Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA)," tambahnya.

Menurut Bardan, data pokok BPS adalah data akdemis dari hasil sensus, demikian juga data dari Bank Indonesia (BI).

Dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Kementerian Dalam Negeri RI masih juga memempatkan, Aceh provinsi dengan laju pertumbahan ekonomi paling rendah dengan penduduk miskin paling tinggi di Sumatera.

"Demikian juga data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi (BKPM) Aceh adalah daerah yang tidak ramah investasi. Saya meyakini data ini," katanya.

"Langkah kongkrit lah, pemerintah harus evaluasi RPJM dan RAPBA 2022 dengan berorientasi pada pemenuhan kebutahan dasar masyarakat, lapangan pekerjaan, peningkagan pendapatan keluarga (income per kapita), ekonomi produktif UMKM dan koperasi," pungkasnya. (*)

Baca juga: Hari Ini, Warga Lhokseumawe Terpapar Covid-19 Kembali Bertambah, Ini Data Lengkap