Breaking News:

Salam

Revisi UU ITE Harus Jamin Kenyamanan Berekspresi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui penggunaan Undang‑undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) beberapa waktu terakhir di masyarakat

Tribunnews/Jeprima
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui penggunaan Undang‑undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) beberapa waktu terakhir di masyarakat sudah tidak sehat. Payung hukum yang mengatur soal dunia digital di Indonesia itu malah acap kali menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Banyak pihak yang malah saling lapor menggunakan UU ITE.

Berbicara dalam Rapim Polri, Selasa (16/2), Jenderal Listyo mengatakan, pihak kepolisian bakal menentukan langkah‑langkah lanjutan untuk lebih selektif dalam mengusut kasus‑kasus serupa. “Polisi akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam penerapan UU ITE. (Sebab, selama ini) Ada kesan bahwa UU ITE ini represif terhadap kelompok tertentu. Tapi tumpul terhadap kelompok yang lain," kata Kapolri.

Pada hari yang sama, Presiden Jokowi melalui cuitan di akun media sosialnya meminta agar UU ITE direvisi. Terutama pasal‑pasal karet yang selama ini menimbulkan polemik di masyarakat. "Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal‑pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta agar kepolisian dapat merumuskan aturan dalam menafsirkan pasal‑pasal dalam UU ITE agar semakin jelas. Polri, diminta Jokowi untuk dapat lebih selektif dalam menangani kasus‑kasus UU ITE.

UU ITE itu lahir tahun 2008 atau 10 tahun setelah perjuangan reformasi yang memberikan perlindungan kepada warga untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Ironisnya, UU ITE justru terus mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi 1998.

Para pengamat sudah sering mengatakan bahwa dalam pelaksanaan UU ITE pemerintah dan aparat justru sering menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang terus merosot.

Organisasi pengawas independen untuk demokrasi dan kebebasan Freedom House merilis, indikator kebebasan sipil di Indonesia turun dari 34 pada 2018 menjadi 32 pada 2019. Sedangkan indeks kebebasan berekspresi turun dari 12 dari tahun 2015 menjadi 11 pada 2019. Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE merupakan salah satu sebab turunnya indeks kebebasan berekpresi di Indonesia.

Data dari Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara SAFEnet dan Amnesty International telah menunjukkan kasus kebebasan berekspresi yang terkait UU ITE naik dari 74 kasus pada pada periode 2009‑2014 menjadi 233 kasus pada periode 2014‑2019, atau naik lebih dari tiga kali lipat.

Ada pertanyaan mengapa UU ITE sering menimbulkan masalah? Para peneliti mengatakan, sebabanya antara lain karena UU ITE sering disalahgunakan. Salah satunya karena pengaturannya yang terlalu luas dan tidak terdefinisikan baik. “Misalnya istilah ‘informasi elektronik’ dalam UU ITE yang mudah sekali dipelintir. Apakah itu juga termasuk informasi yang disampaikan lewat surat elektronik dan pesan singkat lewat telepon seluler? Padahal keduanya masuk dalam ranah privat.

Lalu kemudian UU ITE juga tidak secara  jelas membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik. Padahal kedua hal itu sudah diatur secara jelas di KUHP. Sebelum UU ITE berlaku, pelaku pencemaran nama baik dijerat dengan menggunakan Pasal 310‑321 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh karena itulah, seperti diingatkan Presiden Jokowi melalui cuitannya di Twitter, bahwa pasal-pasal “karet” dalam UU ITE harus diperbaiki sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan masalah. Dan, UU ITE sendiri tidak hanya bermasalah di pasal-pasal “karet”, tapi ada sejumlah pasal lainnya yang harus direvisi. Selain karena sejak awal memang sudah diprotes banyak warga net, UU itu sendiri memang usianya sudah tergolong “uzur” dibanding perkembangan dunia elektronik dan tekenologi informasi, kita harapkan perbaikan UU ITE itu bisa dilaksanakan secepatnya demi memberi kepastian bagi masyarakat untuk berekspresi secara nyaman!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved