Internasional
Inggris dan Kanada Jatuhkan Sanksi ke Pemimpin Junta Militer Myanmar, Sudah Perkirakan Sebelumnya
Pemerintah Inggris dan Kanada menjatuhkan sanksi kepada para jenderal yang berkuasa di Myanmar.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan telah setuju dengan rekan-rekannya di AS, India dan Australia.
Dalam apa yang disebut pengelompokan Quad bahwa demokrasi harus segera dipulihkan di Myanmar.
Tetapi Myanmar memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara tetangga China dan dengan Rusia, yang telah mengambil pendekatan yang lebih lembut.
Baca juga: Unjuk Rasa Anti Mililiter Myanmar, Ratusan Masyarakat Gunakan Ritual Santet dan Kutukan
Ada sedikit sejarah tentang jenderal Myanmar yang menyerah pada tekanan asing.
Tetapi mereka juga menghadapi tantangan di negara berpenduduk 53 juta itu dari protes yang telah menarik ratusan ribu orang dan pemogokan yang telah melumpuhkan banyak bisnis pemerintah.
"Saya tidak ingin bangun pagi melihat kediktatoran muncul lagi," ," kata Ko Soe Min.
Dia berada di kota utama Yangon di mana puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan sehari setelah beberapa protes terbesar.
"Kami tidak ingin menjalani sisa hidup kami dalam ketakutan," tambahnya.
Pawai tersebut yang awalnya berjalan damai, berubah menjadi kekerasan, dengan darah kembali terlihat setelah setengah abad sebelumnya.
Polisi telah menembakkan peluru karet beberapa kali untuk membubarkan pengunjuk rasa.
Seorang pengunjuk rasa diperkirakan tewas setelah ditembak di kepala di ibu kota Naypyitaw pekan lalu.
Militer mengatakan seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya.
Di kota terbesar kedua, Mandalay, pengunjuk rasa menuntut pembebasan dua pejabat yang ditangkap dalam kudeta tersebut.
Polisi menembakkan meriam air di Ibu KOta Naypyitaw untuk membubarkan kerumunan yang mendekati garis polisi.
Baca juga: Demonstran Myanmar Lakukan Aksi Unik, Mobil Seolah-olah Mogok di Tengah Jalan
Polisi dan tentara menggunakan ketapel untuk membubarkan protes di kota utara Myitkyina, kata seorang penduduk.