Pembunuhan Khashoggi, Para Tokoh di AS Minta Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Dihukum

 Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki juga mengatakan Biden berencana untuk langsung berhubungan dengan Kepala Negara Arab Saudi, Raja Salman.

Kendati Raja Salman bergelar raja, Mohammed bin Salman dianggap sebagai penguasa de facto Arab Saudi dengan mengendalikan dinas intelijen dan keamanan kerajaan.

Dalam wawancara dengan Univision pada Jumat, Biden mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Raja Salman pada Kamis (25/2/2021) dan menjelaskan bahwa aturan sedang berubah.

Biden mengatakan perubahan hubungan akan diumumkan pada Senin (1/3/2021).

"Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran HAM, dan kami akan memastikan bahwa mereka, pada kenyataannya, Anda tahu, jika mereka ingin berurusan dengan kami, mereka harus menanganinya dengan cara yang manusiawi,” kata Biden.

“Dan kami mencoba melakukannya di seluruh dunia, tetapi khususnya di sini," imbuh Biden kepada pembawa acara Ilia Calderon.

Namun hingga saat ini, belum ada hukuman konkret yang telah dijatuhkan kepada MBS.

Sebuah editorial dari The Washington Post memuji sejumlah kebijakan Biden untuk mengatur ulang hubungan terhadap Arab Saudi.

Arab Saudi dinilai telah ”berbulan madu” menikmati manisnya hubungan yang mesra ketika Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS.

Editorial selanjutnya menyarankan bahwa di bawah Biden, hubungan AS-Arab Saudi mungkin mirip dengan apa yang dilakukannya sebelum Trump.

 Di sisi lain, editorial tersebut juga mengkritik penjualan senjata yang masih berlanjut ke Arab Saudi melalui panggilan telepon terbaru antara Salman dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.

"Biden bagaimanapun juga memberikan izin yang berarti kepada seorang penguasa yang telah menabur ketidakstabilan di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir saat memimpin penindasan paling parah terhadap perbedaan pendapat dalam sejarah Saudi modern," tulis dewan editorial The Washington Post.

The Washington Post juga mencatat bahwa berdasarkan hukum AS, Salman harus dilarang bepergian ke AS dan membekukan asetnya.

Society of Professional Journalists menyebut perilisan laporan intelijen itu terlalu terlambat.

 Serikat jurnalis itu menambahkan, sang putra mahkota seharusnya sudah dimintai pertanggungjawaban saat ini.