Breaking News:

Salam

Izin Investasi Miras, Aspirasi Siapa Itu?

Keputusan pemerintah membuka izin investasi untuk industri minuman beralkohol di Provinsi NTT, Sulawesi Utara, Papua, dan Bali menuai pro dan kontra

FOR SERAMBINEWS.COM
Para mahasiswa tergabung di Geram, menggelar aksi menolak investasi tolak izin miras di Tugu Polantas, Langsa, Senin (1/3/2021) 

Keputusan pemerintah membuka izin investasi untuk industri minuman beralkohol di Provinsi NTT, Sulawesi Utara, Papua, dan Bali menuai pro dan kontra. Kalangan penolak menilai peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tersebut tidak mempertimbangkan dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari minuman keras. Ada yang mempertanyakan, keluarnya peraturan itu aspirasi siapa? Sedangkan yang mendukung menyebut investasi minuman alkohol bakal membuka peluang penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan negara, dan mengendalikan peredarannya yang saat ini sembunyi‑sembunyi.

Hasil riset memang memperlihatkan data dampak minuman keras illegal yang sangat menakutkan. Pasalnya selama ini peredaran minuman beralkohol tidak terkontrol sehingga kerap memakan korban. Sepanjang 2008 hingga 2013 ada sekitar 230 korban tewas akibat mengonsumsi miras tak berizin. Kemudian pada 2014 ‑ 2018, jumlah korbannya naik dua kali lipat mencapai sekitar 540 orang.

"Karena itu kenapa tidak kita buat terbuka tapi terbatas hanya di daerah‑daerah yang industri minolnya (minuman beralkohol) sudah banyak dan diusahakan oleh masyarakat untuk konsumsi lokal? Jadi kami tidak berharap investasi besar, tapi bagaimana pemberdayaan dan perlindungan bagi UMKM dan masyarakat. Itu yang diutamakan," kata seorang pejabat pemerintah.

Kebijakan investasi bidang miras itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang‑Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pada angka 31, 32, dan 33 ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

Keputusan pemerintah ini tentu sangat mengkhawatirkan banyak kalangan. Dengan masuk ke DPI, maka investor akan berlomba‑lomba membangun pabrik miras. Pendirian pabrik baru atau perluasan yang sudah ada, akan mendorong para pengusaha untuk mencari konsumen minuman beralkohol yang diproduksinya demi meraih keuntungan. Di sisi lain, masyarakat menjadi pihak yang akan dirugikan.

Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, mengatakan, tidak ada jurnal yang mengatakan miras itu baik. “Miras itu merusak hati, jantung, dan organ tubuh lainnya. Kalau bagi saya, yang kita cari dalam hidup ini tidak hanya uang, tapi juga kebahagiaan dan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, sehat. Kalau kita mau buat usaha, ya usaha‑usaha yang mengarah ke situ," katanya.

Anwar pun setuju dengan pernyataan Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia (PW GKI) Papua Dorius Mehue yang menolak investasi produksi miras di wilayah tersebut. "Kalau mau investasi, ya investasinya yang baik‑baik lah, jangan yang membunuh rakyat kami," tuturnya.

Anggota DPR asal Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang rencana investasi Minuman Keras (Miras). Menurutnya, kebijakan itu hanya akan membuat peredaran dan konsumen miras meningkat.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengkaji ulang Perpres No 10 tahun 2021itu. Dia mengatakan, pasal‑pasal dalam perpres tersebut sangat potensial menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat. "Saya yakin bahwa manfaat dari investasi dalam bidang industri miras sangat sedikit, sementa mudharatnya sudah pasti lebih banyak. Karena itu Perpres tersebut perlu di‑review, kalau perlu segera direvisi, pasal‑pasal tentang miras harus dikeluarkan," katanya.

Kalangan penolak juga mempertanyakan, kalau dikatakan investasi miras hanya diperbolehkan di beberapa provinsi, apakah nanti miras tersebut tidak didistribusikan ke provinsi lain. Dalam kondisi tampa izin saja perdagangan miras sangat banyak ditemukan di masyarakat,  sehingga dikhawatirkan dengan perpres tersebut, peredaran miras lebih merajalela. Nah, itulah sebabnya banyak kalangan menyesalkan terbitnya Perpres itu.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved