Soal Penyegelan Kantor Keuchik, Ini Kata Anggota DPRK Pidie

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Penyegelan Kantor Keuchik di Gampong Jimjiem, Kecamatan Keumala, Pidie mengundang reaksi dari DPRK Pidie.

Kantor keuchik disegel warga setelah rapat pertanggung jawaban (LPJ) tahun 2020 di meunasah di gampong setempat, Sabtu (27/2/2021) malam.

Warga menolak hasil rapat LPJ yang disampaikan keuchik bersama bendahara pada malam itu.

Keuchik bersama bendahara menutup rapat dan meninggalkan meunasah. Warga yang mulai memanas melakukan penyegelan kantor keuchik.

Sekretaris Komisi I DPRK Pidie, Tgk Muhammad Nur SHi, kepada Serambinews.com, Selasa (2/3/2021) mengatakan, kabupaten harus segera menyelesaikan konflik terjadi di Gampong Jimjiem, Kecamatan Keumala antara keuchik dengan masyarakat.

Konflik itu muncul akibat pro kontra dalam penggunaan APBG 2020. Sehingga warga menolak menerima LPJ 2020, yang berimbas pada penyegelan kantor keuchik.

"Kantor keuchik merupakan kantor pemerintahan tidak boleh disegel. Untuk itu, Asisten I Setdakab Pidie maupun Bagian Pemerintahan tidak boleh membiarkan penyegelan kantor keuchik terus terjadi," jelasnya.

Baca juga: Usai Mengundurkan Diri dari Kadinskes Aceh Jaya, T Irfan TB Tunjuk Istri Sebagai Staf Ahli

Baca juga: Cegah Terjadi Karhutla, Personel Gabungan Patroli Rutin di Aceh Jaya

Baca juga: Pemerintah Beri Keringanan Utang bagi Pelaku UMKM, Ini Ketentuan dan Besarannya

Baca juga: Kasus Pembunuhan Pedagang asal Aceh Utara di Bener Meriah, PolisiTetapkan Empat Tersangka

Menurutnya, idealnya saat terjadi penyegelan kantor keuchik, kabupaten langsung turun melakukan mediasi sehingga masalah bisa diselesaikan. 

Tapi, sekarang justru terjadi penyegelan kedua kali oleh warga.

"Saya kira kalau kabupaten cepat turun tidak terjadi penyegelan kantor keuchik kedua kali," katanya.

Asisten I Setdakab Pidie, Drs Samsul Azhar, kepada Serambinews.com, Selasa (2/3/2021), menyebutkan, masalah keuchik dengan warga sehingga terjadi penyegelan kantor keuchik merupakan wewenang DPMG Pidie.

"Mereka telah turun, dan juga akan turun ke Gampong Jimjiem," katanya di Kantor Bupati Pidie.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, Muti'in MSI, yang dihubungi Serambinews.com, Selasa (2/3/2021) menjelaskan, dirinya belum menerima laporan terkait kantor keuchik disegel. 

"Itu kan tanggung jawab pemerintahan, kalau kami menangani pemberdayaan," jelasnya.(*)