Cara Manfaatkan Subsidi Asuransi Padi, Hanya Bayar Rp 36 Ribu/Hektare, Puso Diganti Rp 6 Juta/Ha

Bahkan untuk tahun 2021 ini sisa 20 persen lagi juga ditanggung Pemerintah Aceh, sehingga gratis bagi petani. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Informasi penting bagi petani. Silakan manfaatkan program pemerintah pusat yang menanggung subsidi untuk asuransi usaha tani padi mencapai 80 persen. 

Bahkan untuk tahun 2021 ini sisa 20 persen lagi juga ditanggung Pemerintah Aceh, sehingga gratis bagi petani. 

Tetapi yang ditanggung subsidi premi asuransi 20 persen oleh Pemerintah Aceh ini hanya untuk 5.000 hektare sawah petani se-Aceh.

Keuntungannya ketika padi Anda gagal panen, baik karena banjir atau musim kemarau seperti saat ini, maka PT Jasindo selaku pengelola asuransi ini akan membayar ganti rugi kepada Anda Rp 6 juta per hektare. 

Hal ini sebagaimana disampaikan Kabid Penyuluhan Distanbun Aceh, Ir Mukhlis.

Ia menyebutkan tahun 2021 ini, Pemerintah Aceh melalui Distanbun Aceh, mengalokasikan asuransi tani untuk 5.000 hektare sawah. 

Baca juga: Bagaimana Hukum Ikan Teri yang Tidak Dibersihkan Kotorannya? Najiskah? Begini Penjelasan Buya Yahya

Subsidi yang ditanggung Pemerintah Aceh 20 persen. Sedangkan sisanya ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. 

Namun, hingga kini yang baru terpakai 1.000 hektare untuk tanaman padi di Kabupaten Pidie. 

Sedangkan untuk petani yang jika sudah melebihi kuota Pemerintah Aceh ini, maka bisa memanfaatkan subsidi ini secara mandiri, yakni preminya tetap ditanggung Pemerintah Pusat 80 persen atau Rp 180 ribu per hektare. 

Sisanya 20 persen lagi atau Rp 36 ribu per hektare ditanggung petani atau pemilik sawah

Cara masuk asuransi tanaman padi, kelompok tani harus mendaftarkan tanaman padinya yang sudah ditanam 10 hari ke PT Jasindo.

Setelah mendaftar ke PT Jasindo, pihak Jasindo bersama kelompok tani dan Penyuluh Pertanian di Kecamatan, datang ke lokasi untuk mengukur dan memvideokan areal tanaman padi yang mau di asuransikan.

Ditanya apakah 1.744 hektare sawah yang kering di tujuh daerah di Aceh ini masuk program Asuransi, Mukhlis mengaku belum mendapat laporan terkait hal ini.