Breaking News:

Konservasi Perairan

Kasus Nelayan Kompresor di Simeulue Dilimpahkan ke Jaksa, 5 Anggota Pokmaswas Masih Ditahan

Kegiatan pengawasan oleh Pokmaswas sering berujung konflik antarnelayan, terutama dengan nelayan yang melakukan pelanggaran di kawasan konservasi.

Penulis: Taufik Hidayat | Editor: Taufik Hidayat
Dok Polairud Polres Simeulue
Enam dari sembilan nelayan di Simeulue yang ditangkap karena menggunakan Kompressor sebagai alat bantu penangkapan ikan. 

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Sebanyak tiga kasus pelanggaran penggunaan alat bantu penangkapan ikan (kompresor) oleh 14 nelayan di Kabupaten Simeulue, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinabang, oleh Penyidik dari DKP Simeulue, DKP Aceh dan PSDKP Lampulo – Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Selain dikenakan pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, para tersangka juga dijerat dengan Pasal 100 dan Pasal 7 Ayat (2) Huruf (J), untuk pelanggaran yang dilakukan di Kawasan Konservasi  Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat dan Pulau Simanaha (KKP PISISI),” kata Herno Adianto, Kepala Operasi Pangkalan PSDKP Lampulo kepada Serambinews.com, Jumat (5/3/2021).

Pasal 85 dimaksud berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Sementara Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 100 pada undang-undang yang sama mengatur lebih spesifik tentang kawasan konservasi perairan dan pidana bagi nelayan tradisional yang melanggar aturan penggunaan alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan.

Salah satu alat bantu penangkapan ikan yang dilarang dalam undang-undang ini adalah mesin kompresor, yang biasanya digunakan sebagai alat bantu pernapasan oleh nelayan penyelam yang mengambil ikan, teripang, lobster dari dasar laut.

Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum terkait penangkapan 14 nelayan pengguna kompresor di Simeulue, yang terjadi di tahun 2020.

Dalam menegakkan aturan tersebut, selain pihak Polair dan DKP, pihak lainnya yang aktif melakukan pengawasan khususnya di kawasan konservasi perairan, adalah Kelompok Masyarakat Pengawasan (Pokmaswas).

Namun sayangnya, kegiatan pengawasan oleh Pokmaswas yang beranggotakan para nelayan setempat ini, sering berujung konflik antarnelayan, khususnya dengan nelayan yang melakukan pelanggaran.

Seperti yang terjadi pada Minggu (29/11/2020) dini hari, saat nelayan yang tergabung dalam Pokmaswas Desa Air Pinang, Kabupaten Simeulu, terlibat bentrok fisik dengan nelayan dari desa tetangga yang melakukan pelanggaran karena menggunakan mesin kompresor untuk mencari teripang dan lobster di wilayah KKP PISISI.

Beberapa dari mereka mengalami luka serius di bagian mata, wajah dan kepala, akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan nelayan anggota (Pokmaswas) Air Pinang.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved