Luar Negeri

Manfaatkan Kekuasaan Ayah, Anak Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing Diberi Sanksi Amerika Serikat

Amerika Serikat memberikan sanksi kepada anak junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, karena dianggap mengambil keuntungan dari posisi ayahnya.

Penulis: Syamsul Azman | Editor: Safriadi Syahbuddin

SERAMBINEWS.COM - Amerika Serikat memberikan sanksi kepada anak junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, karena dianggap mengambil keuntungan dari posisi ayahnya. 

Melansir dari Anadolu Agency, Kamis (11/3/2021) Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada dua anak Min Aung Hlaing, Rabu (10/3/2021) atas tindakan kekerasan yang berlangsung pada pengunjuk rasa.

Kedua anak Min Aung Hlaing bernama Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat.

Kedua anak Min Aung Hlaing dianggap mendapat keuntungan langsung dari posisi ayah mereka dan memiliki pengaruh buruk.

Selain mendapat daftar hitam, enam perusahaan yang dimiliki oleh anak Min Aung Hlaing diberikan sanksi.

Perusahaan yang dimiliki anak Min Aung Hlaing berupa A&M Mahar Company Limited, Sky One Construction Company Limited, Yangon Restaurant, Yangon Gallery, Everfit Company Limited, dan Seventh Sense Company Limited.

Baca juga: Polisi Myanmar Ngaku Diperintah untuk Menembak Demonstran, Menolak dan Pilih Lari Ke India

Direktur Pengawasan Aset Luar Negeri Amerika Serikat, Andrea Gacki mengatakan kekerasan yang dilakukan di Myanmar tidak dapat diterima.

"Kekerasan tanpa pandang bulu oleh pasukan keamanan Burma terhadap pengunjuk rasa damai tidak dapat diterima," katanya.

"Amerika Serikat akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk menekan militer dan polisi Burma agar menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan memulihkan demokrasi dan supremasi hukum di Burma," tambahnya.

Gelombang hukuman terus diberikan kepada Myanmar setelah negara tersebut menghadapi gelombang demonstrasi tanpa henti.

Para pengunjuk rasa tidak berhenti meneriaki dan menentang perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh militer pada 1 Februari 2021 lalu dari pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Gelombang protes mulai dimulai sejak 6 Februari dan berlanjut lebih dari sebulan pada kota-kota besar dan kecil di Myanmar.

Menuntut adanya pembebasan pejabat yang telah dipilih oleh warga dan menuntut untuk berakhirnya kekerasan oleh militer Myanmar.

Tercatat sudah 65 orang tewas selama adanya kekerasan dari militer.

Baca juga: Diduga Disiksa Aparat Junta Militer, Pejabat Partai Myanmar Tewas dalam Tahanan

Pada hari Rabu (10/3/2021) setidaknya 200 orang ditangkap oleh pasukan militer dan polisi melakukan penangkapan pada kota-kota dan kompleks perumahan kereta api di Yangon dan kota-kota lainnya di Myanmar.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved