Masih Diam Soal Kisruh Partai Demokrat, Posisi Moeldoko Disebut Mempersulit Presiden Jokowi
Moeldoko diketahui terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, sementara dirinya masih menjadi bagian dari pemerintahan.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih diam soal kisruh partai Demokrat.
Posisi Moeldoko dinilai telah mempersulit Presiden Jokowi.
Pasalnya, Moeldoko diketahui terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, sementara dirinya masih menjadi bagian dari pemerintahan.
Terlebih, Moeldoko saat ini masih resmi menjabat sebagai KSP.
Hal ini disampaikan pengamat politik President University, Muhammad AS Hikam, dalam acara Mata Najwa yang videonya diunggah di YouTube Najwa Shihab pada Kamis (11/3/2021).
Anggapan Hikam ini disampaikan saat awalnya ia ditanya soal sikap Jokowi yang terkesan diam atas terlibatnya Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat.
Baca juga: Modus Ajak Ibadah Subuh, Guru Ngaji Sodomi Santrinya, Pelaku Ancam Pukul Korban jika Melapor
Baca juga: Cara Pendanaan, Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ditawarkan ke LPI, Begini Penjelasan Hutama Karya
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)
Hikam mengatakan, sikap diam Jokowi bisa diartikan berbagai hal.
"Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya diamnya Pak Jokowi ini."
"Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi atau diam karena memang internal di dalam Istana juga terjadi pergesekan."
"Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu, bagaimana yang harus dilakukan di dalam soal ini," beber Hikam.
Ia menambahkan, posisi Moeldoko yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan, membuat Jokowi sulit untuk tidak menciptakan reaksi publik bahwa dirinya tak tahu-menahu.
Baca juga: Presiden Jokowi Teken PP Nomor 22 Tahun 2021, Limbah Batu Bara Tak Lagi Masuk Kategori B3
Baca juga: Setelah Bunuh Kenalannya, Seorang Pria Berjalan Kaki 5 Jam ke Kantor Polisi untuk Serahkan Diri
"Bagaimana pun yang namanya KSP Moeldoko itu adalah bagian dari Istana, bagian dari pemerintahan."
"Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang nomor tiga tadi itu, seolah-olah Pak Jokowi tidak berdaya atau tidak tahu bagaimana harus menyikapi ini," terangnya.
Saat ditanya Najwa Shihab soal desakan sejumlah pihak yang meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP, Hikam tak menjelaskan secara gamblang.
