Breaking News:

Genosida

Newlines Institute: Pemerintah China Bertanggungjawab Atas Genosida Muslim Uighur

Laporan itu menyatakan terdapat bukti yang jelas dan meyakinkan, bahwa China bertanggung jawab atas pelanggaran Pasal II Konvensi Genosida.

BBC Indonesia
Muslim Uighur di Urumqi, Xinjiang, China diduga ditahan di kamp re-edukasi yang didirikan oleh Pemerintah China. (BBC Indonesia) 

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Sebuah laporan baru yang dirilis pada Selasa (9/3/2021) mengatakan bahwa terdapat bukti kuat Pemerintah China melakukan genosida terhadap komunitas muslim Uighur di wilayah otonom Xinjiang.

"Laporan berjudul Genosida Uyghur : Pemeriksaan Pelanggaran China atas Konvensi Genosida 1948 itu disusun berdasarkan tinjauan ekstensif atas bukti yang tersedia dan penerapan hukum internasional terhadap bukti fakta di lapangan," kata Newlines Institute, penerbit yang berbasis di Amerika Serikat.

Para ahli menyelidiki apakah China memikul tanggung jawab negara atas pelanggaran Pasal II Konvensi Genosida.

“Setelah penerapan ketentuan Konvensi Genosida tersebut pada kumpulan bukti yang disajikan di sini, laporan ini menyimpulkan, berdasarkan standar bukti yang jelas dan meyakinkan, bahwa China bertanggung jawab atas pelanggaran setiap ketentuan Pasal II Konvensi [Genosida]," ungkap laporan itu.

Artikel konvensi tersebut mendefinisikan genosida sebagai "ketika salah satu tindakan yang disebutkan dilakukan dengan maksud yang diperlukan untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi seperti itu secara keseluruhan atau sebagian."

Maksud di sini diukur dengan standar obyektif, termasuk pernyataan resmi, kebijakan, rencana umum, pola perilaku dan tindakan merusak yang berulang, yang memiliki urutan logis.

Baca juga: Setelah Bunuh Kenalannya, Seorang Pria Berjalan Kaki 5 Jam ke Kantor Polisi untuk Serahkan Diri

Baca juga: Gunung Emas di Kongo, Ternyata Berton-ton Logam Mulia tak Dilaporkan Hingga Diselundupkan

Baca juga: Presiden Jokowi Teken PP Nomor 22 Tahun 2021, Limbah Batu Bara Tak Lagi Masuk Kategori B3

Baca juga: Pesona Puncak Grapela, Destinasi Wisata Alam yang Menggeliat Lagi

Laporan itu mengatakan Presiden Xi Jinping meluncurkan "Perang Rakyat Melawan Teror" di wilayah tersebut dan menjadikan daerah-daerah yang terkonsentrasi Uighur sebagai garis depan, dengan alasan bahwa ekstremisme telah mengakar di masyarakat Uighur.

"Penjaga kamp dilaporkan mengikuti perintah untuk menegakkan sistem yang berlaku sampai Kazakh, Uighur, dan bangsa Muslim lainnya, akan menghilang ... sampai semua bangsa Muslim akan punah," ungkap Newlines Institute.

“Pejabat tingkat tinggi memberi perintah untuk 'mengumpulkan semua orang yang harus ditangkap, musnahkan mereka sepenuhnya ... hancurkan akar dan cabang mereka', dan 'hancurkan garis keturunan mereka, hancurkan akar mereka, putus koneksi mereka dan putus asal mereka'," tambah laporan itu.

Menurut laporan tersebut, pejabat China telah menyamakan kampanye penahanan massal dengan memberantas tumor dan bahkan mencabut rumput liar yang tersembunyi di antara tanaman, yang membutuhkan penyemprotan bahan kimia untuk membunuh mereka semua.

Baca juga: Indonesia - Singapura Bangun Jembatan Digital, Jembatan Travel Bubble dan Jembatan Batam-Bintan

Baca juga: Ritual Mandi Bersama Pria, Wanita dan Anak-anak Aliran Hakekok Diklaim Bersihkan Dosa, MPU: Sesat 

Baca juga: Harga Emas Turun, Berikut Daftar Lengkap Harga Emas Hari Ini Sabtu 13 Maret 2021

Baca juga: Pakar AS Sebut Covid-19 tidak akan Hilang, Begini Penjelasannya

Isu Uighur

China banyak menerima tuduhan telah menempatkan Uighur ke dalam kamp dan ada laporan tentang sterilisasi paksa terhadap wanita Uighur.

Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW), menuduh Beijing menindas 12 juta warga Uighur di China, yang sebagian besar adalah Muslim.

Banyak warga Uighur, yang menurut Kongres Uighur Dunia berjumlah sekitar 1-1,6 juta, meninggalkan China untuk tinggal di luar negeri.

China telah berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka mengoperasikan kamp penahanan di wilayah barat laut Xinjiang dan sebaliknya mengklaim bahwa mereka melakukan "pendidikan ulang" terhadap warga Uighur.(AnadoluAgency)

Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved