Berita Banda Aceh
Kejati Aceh Tahan 4 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Muara Situlen Aceh Tenggara, Begini Modus Mereka
Penahanan tersangka diumumkan dalam konferensi pers oleh Kajati Aceh, Muhammad Yusuf di kantornya, Senin (15/3/2021).
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Mursal Ismail
Penahanan tersangka diumumkan dalam konferensi pers oleh Kajati Aceh, Muhammad Yusuf di kantornya, Senin (15/3/2021).
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menahan empat tersangka korupsi proyek peningkatan jalan Muara Situlen-Gelombang, Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) tahun anggaran 2018.
Pagu anggaran proyek ini Rp 11,6 miliar.
Keempat tersangka tersebut berinisial JNK selaku KPA pada proyek itu.
Saat itu ia menjabat Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh dan sekarang sudah pensiun.
Kemudian, SA selaku PPTK I UPTD V Aceh Tenggara, KN alias SG selaku Direktur Utama CV Beru Dinam, dan KI selaku Direktur Utama PT Pemuda Aceh Kontruksi.
Sedangkan satu tersangka lagi sudah meninggal.
Baca juga: Puluhan Warga Tanah Luas Aceh Utara ‘Serbu’ Kantor Camat, Ini Penyebabnya
Baca juga: CPNS 2021 - Berikut Syarat Umum, Syarat Dokumen Hingga Jalur dan Alur Seleksi Pendaftaran CPNS/PPPK
Baca juga: Anton Medan Terlibat Kriminal Sejak Belia, 14 Kali Keluar Masuk Penjara, Mualaf dan Kiprahnya Taubat
Penahanan tersangka diumumkan dalam konferensi pers oleh Kajati Aceh, Muhammad Yusuf di kantornya, Senin (15/3/2021).
Turut mendampingi Kajati saat konferensi pers itu, Aspidsus R Raharjo Yusuf Wibisono, Kabag TU Rachmadi, Koordinator Mohammad Farid Rumdana, dan Kasi Penkum, Munawal Hadi.
Kajati Muhammad Yusuf menyampaikan penahanan dilakukan setelah penyidik Kejati Aceh melakukan serangkaian penyidikan terhadap proyek peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang di Agara tahun anggaran 2018.
Kasus ini dimulai penyelidikan sejak tahun 2020.
Adapun pelanggaran hukum yang ditemukan dalam perkara itu, yaitu rekanan mengalihkan anggaran proyek Jalan Muara Situlen yang statusnya jalan provinsi ke proyek Jalan Kuta Batu yang statusnya jalan kabupaten.
Pengalihan itu dinilai telah melanggar hukum karena tidak sesuai kontrak. Selain itu, dari spek pekerjaan juga ditemukan masalah.