AS dan Eropa Minta Tanggungjawab Presiden Bashar al-Assad, Rakyat Suriah Terus Menderita

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Presiden Suriah Bashar Assad dan para pendukungnya memikul tanggung jawab atas tahun-tahun perang dan penderitaan manusia.

"Tanggapan rezim Assad telah menjadi salah satu kekerasan yang mengerikan," kata Menteri Luar Negeri AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia.

Mereka mengeluarkan pernyataan bersama pada peringatan 10 tahun pemberontakan Suriah, speerti dilansir Reuters, Senin (15/3/2021).

"Kami memuji individu dan organisasi pemberani yang selama sepuluh tahun terakhir telah mengungkap kebenaran dari Suriah," kata mereka.

"Mendokumentasikan dan mengejar pelanggaran, kekejaman massal, dan pelanggaran berat hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan memberikan bantuan penting kepada masyarakat," tambah mereka. 

Baca juga: VIDEO - Wajah Kota di Suriah Setelah 10 Tahun Perang Saudara Berkecamuk, 300 Ribu Warga Mengungsi

Para menteri luar negeri itu juga mengatakan konflik selama satu dekade, korupsi yang meluas, dan pergolakan ekonomi telah membuat ekonomi Suriah hancur lebur.

Lebih dari setengah populasi, hampir 13 juta warga Suriah, bergantung pada bantuan kemanusiaan, kata pernyataan itu.

"Konflik yang berlanjut juga telah memberikan ruang bagi teroris, terutama Daesh, untuk dieksploitasi," kata mereka, seraya menambahkan mencegah kebangkitan Daesh tetap menjadi prioritas.

AS dan Eropa mengatakan rezim Suriah dan para pendukungnya harus terlibat secara serius dalam proses politik dan memungkinkan bantuan kemanusiaan menjangkau komunitas yang membutuhkan.

Baca juga: PBB Menyesal, Gagal Mengakhiri Penderitaan Rakyat Suriah, Perang Sudah 10 Tahun Terus Berlanjut

Pada pemilihan presiden yang diusulkan tahun ini, para menteri luar negeri mengatakan tidak akan bebas atau adil, dan tidak boleh mengarah pada normalisasi hubungan dengan rezim Suriah.

"Setiap proses politik membutuhkan partisipasi semua warga Suriah, termasuk diaspora dan pengungsi, untuk memungkinkan semua suara didengar," kata mereka.

Seraya menambahkan bahwa mereka harus berada di bawah naungan PBB.

Jutaan warga Suriah telah melarikan diri dari pertempuran selama sepuluh tahun terakhir, yang sebagian besar ditampung oleh Turki, Yordania, Lebanon, Irak, dan Mesir.

Selain mereka yang mengungsi secara internal dan tidak dapat kembali ke rumah.

"Kami tidak akan meninggalkan rakyat Suriah (dan) negara kami berkomitmen untuk menghidupkan kembali pengejaran solusi damai," tambah mereka.

"Agar dapat melindungi hak-hak dan kemakmuran masa depan semua warga Suriah, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254," kata pernyataan itu.

Para menlu itu menambahkan tidak akan mentolerir impunitas atau ketidakpatuhan terhadap Konvensi Senjata Kimia.

Baca juga: Inggris Jatuhkan Sanksi ke Enam Pembantu Presiden Suriah Bashar al-Assad

Dengan tegas mendesak pertanggungjawaban atas kejahatan di Suriah.

Mengupayakan upaya berkelanjutan oleh pengadilan nasional untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan dalam yurisdiksi mereka yang dilakukan di Suriah.

Mereka juga menyerukan gencatan senjata nasional.

Akses bantuan tanpa hambatan bagi mereka yang membutuhkan.

Pembebasan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang.

Baca juga: Tentara Bayaran Rusia Dituntut di Moskow, Siksa Tahanan Sampai Tewas di Suriah

"Kami menegaskan kembali dukungan kuat kami untuk upaya Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini, kata pernyataan itu.

"Kami tidak dapat membiarkan tragedi ini berlangsung satu dekade lagi," tutup para Menlu itu.(*)