Breaking News:

Opini

Bukan Mesin Hukum

Rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terus bergulir dalam tiga minggu terakhir

Sulaiman Tripa,  Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 

Oleh Sulaiman Tripa,  Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terus bergulir dalam tiga minggu terakhir. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyebut masih mempelajari (Serambi, 20/2/2021). Sekedar informasi bahwa dua minggu terakhir, seorang ibu masuk penjara bersama anaknya yang masih enam bulan setelah divonus bersalah karena melanggar UU ITE.

Penelusuran saya, rencana revisi ini mulai dimuat Serambi sejak 17 Februari. Sepanjang waktu tersebut, terdapat sekitar 11 berita yang terkait dengan UU ini. Sebagian kasus sudah memperlihat ancaman UU ini sebagai hantu yang ditakutkan berdampak bagi publik dalam menyampaikan pendapatnya. Memahami kegelisahan tersebut, tidak berlebihan jika editorial Serambi (18/2/2021) mempertanyakan apakah revisi UU ITE akan menjamin kenyamanan berekspresi?

Semakin tidak sehat

Pemerintah dan penegak hukum menyadari bahwa UU ITE, semakin tidak sehat (Serambi, 17/2/2021). Pertama, ada kecenderungan fenomena saling lapor terkait lalu lintas informasi dan traksaksi dalam ruang elektronik di negara ini. Bahkan ironisnya, pelapor itu kadang-kadang bukan sebagai pihak korban utama.

Kedua, penegak hukum menyadari posisinya yang rentan disudutkan dengan kesan seolah-olah lebih tanggap terhadap laporan tertentu dan mengabaikan yang lain. Ada laporan tertentu mendapat respons dengan cepat, namun ada juga yang hingga sekarang tidak kabarnya.

Ketiga, potensi adanya pasal karet. Sejumlah pasal yang berpotensi digunakan menurut selera. Tidak dibedakan dengan baik mereka yang disebut pengkritik dan penghina. Hal-hal yang dilakukan walau itu berwujud kritik, sering dituduhkan melakukan penghinaan dan melakukan pencemaran nama baik.

Ketiga, hal humanis diingatkan kepada kepolisian kepada jajarannya, untuk mendalami terlebih dahulu setiap kasus yang dilaporkan. Hal ini dimaksudkan agar pelapor tidak menggunakan pasal-pasal karet untuk menjerat orang lain dengan mengatasnamakan hukum dan berpotensi memojokkan kepolisian.

Keempat, respons legislatif yang cepat dengan janji segera membahas masalah ini setelah masa reses. Seberapa memahami realitas pelaksanaan hukum terkait penerapan pasal-pasal karet? Toh selama ini, jarang ada anggota legislatif menyuarakan dan membela dengan terang orang-orang yang sudah diputuskan bersalah di ruang-ruang pengadilan.

Semua keadaan di atas sangat menarik, terutama bagi saya yang mengkaji hukum dalam relasi yang lebih luas. Hukum sebagai variabel dependen dan bukan independen. Dengan membaca sejumlah hal lain yang ada di media sosial, ada dua hal penting yang harus mendapat perhatian pengambil kebijakan bahkan penegak hukum, dalam ruang melihat hukum secara kritis.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved