Internasional
Turki Cabut Anggota Parlemen Pro-Kurdi, Pengadilan Banding Kuatkan Hukuman
Pemerintah Turki mencabut Omer Faruk Gergerlioglu, seorang anggota parlemen dan aktivis pro-Kurdi, dari status parlemennya pada Rabu (17/3/2021).
lihat foto
Gergerlioglu, seorang pembela hak yang blak-blakan, baru-baru ini mengangkat masalah penggeledahan telanjang rutin terhadap perempuan yang ditahan oleh polisi, tetapi pemerintah dengan keras membantah tuduhan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mencapnya sebagai "teroris" karena mengungkap klaim penggeledahan strip tersebut.
Baca juga: Kisah Pengungsi Suriah Sempat Putus Kuliah Akibat Perang Hingga Jadi Dokter di Turki
Langkah terbaru pemerintah ini, yang didukung oleh Partai Gerakan Nasionalis, juga dipandang bertentangan dengan rencana aksi hak asasi manusia yang baru-baru ini diluncurkan.
Dirancang untuk memperkuat supremasi hukum dan demokrasi di negara tersebut.
"Kekebalan yang dicabut dari politisi oposisi yang blak-blakan ini, pembela hak asasi manusia ini hanya dapat memastikan bahwa rencana aksi tersebut sebenarnya, sayangnya, latihan di balik jendela," kata Buyum.
Human Rights Watch (HRW) juga merilis pernyataan membela Gergerlioglu.
“Hukuman Gergerlioglu adalah pelanggaran terang-terangan atas haknya untuk kebebasan berbicara dan menggunakannya sebagai dalih untuk mengeluarkannya dari parlemen," kata HRW.
"Hal itu akan menunjukkan penghinaan yang mendalam terhadap norma-norma demokrasi dan hak untuk berserikat politik,” Hugh Williamson, Direktur Eropa dan Asia Tengah di HRW.
"Setiap langkah untuk mencopot Omer Faruk Gergerlioglu dari kursi parlemen sebagai awal untuk memenjarakannya," ujarnya.
"Akan terlihat seperti pembalasan oleh pemerintah Recep Tayyip Erdogan atas sikap berani dan vokal dalam mendukung ribuan korban pelanggaran hak asasi manusia," jelasnya/
Alpay Antmen, wakil oposisi utama Turki, Partai Rakyat Republik, mengatakan pemerintah bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah ekonomi di dalam negeri.
"Mereka tidak mampu mengatur ekonomi negara, dan mereka mengejar gerakan anti-demokrasi untuk membentuk persepsi masyarakat tentang kondisi ekonomi yang memburuk," katanya.(*)
