Junta Myanmar Berlakukan Darurat Militer, Keselamatan Demonstran dan Penduduk Terancam

SERAMBINEWS.COM, YANGON - Junta militer Myanmar telah memberlakukan negara dalam keadaan darurat militer.

Kondisi ini makin menambah kekhawatiran demonstran dan juga penduduk Yangon.

Pemadaman komunikasi di beberapa bagian kota terbesar Myanmarterus berlanjut untuk meredam protes anti-kudeta, seperti dilansir ArabNews, Jumat (19/3/2021).

Protes itu membuat ratusan ribu orang turun ke jalan di seluruh negeri untuk menuntut pembebasan dan pemulihan para pemimpin pemerintah terpilih.

Termasuk Aung San Suu Kyi, yang digulingkan ketika militer merebut kekuasaan dalam kudeta bulan lalu.

Sekitar 70 orang tewas di negara itu pada Minggu (14/3/2021), hari paling mematikan sejak dimulainya demonstrasi.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) Burma telah mencatat 217 kematian demonstran sejak kudeta 1 Februari 2021.

Baca juga: Ekonomi Myanmar Mulai Terpuruk, Kekerasan oleh Militer yang Didukung Cina Masih Berlanjut

Tetapi memperingatkan jumlah korban sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi.

AAPP memperkirakan hampir 2.200 orang telah ditangkap sehubungan dengan protes tersebut.

Kebanyakan dari mereka tetap ditahan.

Setelah penumpasan berdarah pada Minggu, demonstrasi anti-rezim sulit untuk dilihat di kota terpadat Hlaing Thar Yar Yangon/

Salah satu dari enam daerah di mana darurat militer diberlakukan.

Penduduk lansia, wanita dan anak-anak telah melarikan diri dari distrik tersebut.

Baca juga: VIDEO - Kelompok Hak Asasi: 200 Orang Tewas oleh Militer Myanmar Sejak Kudeta

“Kehadiran keamanan yang berat dan pemadaman internet membuat warga berada dalam lubang hitam," ujarnya.

"Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan berikutnya, dan desas-desus tentang orang-orang yang ditangkap atau dibunuh tanpa alasan hanya menambah ketakutan mereka," katanya.