Breaking News:

Berita Banda Aceh

Tgk Nurdin Ramli Klaim Konflik Dualisme PNA Sudah Selesai

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA), Nurdin Ramli mengklaim bahwa konflik internal partai yang berujung dualisme...

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Jalimin

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA), Nurdin Ramli mengklaim bahwa konflik internal partai yang berujung dualisme kepengurusan sudah selesai. Menurutnya, yang sah saat ini adalah PNA hasil Kongres 2017.  

“Memang sempat terjadi konflik internal yang menimbulkan kemacetan administrasi, namun semua itu sudah terselesaikan, dibuktikan dengan sudah dilantiknya semua pimpinan DPRK dari PNA yang sempat tertunda setahun lebih,” kata Nurdin Ramli kepada Serambinews.com, Minggu (21/3/2021).

Untuk diketahui, pada Pileg 2019, PNA meraih enam posisi pimpinan DPRK se-Aceh. Mereka adalah Amiruddin selaku Ketua DPRK Aceh Selatan, Irwanto NP selaku Wakil Ketua I DPRK Aceh Jaya, Syarifuddin selaku Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat Daya.

Selanjutnya, H Safriadi SH selaku Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Suhaimi Hamid selaku Wakil Ketua DPRK Bireuen dan terakhir dilantik Misbahul Munir ST selaku Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara.

Tgk Nurdin menyatakan, kemacetan administrasi bermula ketika Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum (Ketum) PNA memberhentikan Miswar Fuady dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PNA hasil Kongres 2017.

Pemecatan itu berujung pada dilaksananya Kongres Luar Biasa (KLB) PNA di Bireuen pada 2019 dan memilih Samsul Bahri alias Tiyong sebagai ketum menggantikan Irwandi Yusuf yang mana saat ini ia sedang menjalani masa hukuman di LP Sukamiskin, Bandung.

Tapi dalam perjalanan dan bahkan hingga saat ini, SK kepengurusan PNA hasil KLB belum keluar dari Kemenkumham Aceh. Akibat dualisme itu, enam pimpinan DPRK dari PNA tidak bisa dilantik hingga setahun lebih. Padahal mereka sudah terpilih sebagai pimpinan DPRK pada Pileg 2019. 

Karena itu, pada tanggal 14 November 2020, Tgk Nurdin yang juga mantan panglima GAM Wilayah Singkil ini membawa Miswar menghadap Irwandi Yusuf dan dicapai kesepakatan bahwa Irwandi Yusuf merangkul kembali Miswar sebagai Sekjen untuk bersama-sama menjalankan PNA.

Sejak kembali bersatunya Irwandi dan Miswar, menurut Tgk Nurdin, konflik internal PNA sudah selesai. Bahkan Majelis Tinggi PNA, sambungnya, juga telah melakukan rapat khusus di Jakarta pada Senin, 7 Desember 2020 yang membahas mengenai konsolidasi PNA.

“Menurut Berita Acara Rapat Khusus Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh Nomor 002/Kpts/RKMT-PNA/XII/2020 menyatakan bahwa perselisihan kepengurusan Partai Nanggroe Aceh telah terselesaikan dan kembali kepada hasil Kongres I Partai Nasional Aceh,” ungkapnya.

Selain itu, Majelis Tinggi PNA juga memerintahkan DPP PNA untuk melakukan konsolidasi internal di semua tingkatan kepengurusan.

“MTP juga mendukung pemberhentian saudara Samsul Bahri alias Tiyong dari Ketua Harian dan pengurus DPP PNA, melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor 508/PNA/A/Kpts/KU-SJ/XI/2020 Tanggal 30 November 2020 untuk memudahkan upaya-upaya konsolidasi PNA,” ungkap Tgk Nurdin.

Tgk Nurdin menambahkan, MTP juga memerintahkan DPP PNA untuk menindak tegas kader PNA yang melakukan upaya-upaya delegitimasi legalitas PNA, termasuk memberhentikan kader dimaksud dari keanggotaan PNA.(*)

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Beri Izin Mudik Lebaran

Baca juga: Unimal Kirim 10 Relawan Mahasiswa ke Majene Sulawesi Barat

Baca juga: Bendungan Sementara Milik PDAM Tirta Daroy dan Tirta Mountala Rampung, Begini Proses Selanjutnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved