Ketua KPK: Kemiskinan Aceh Bukan Hanya Tanggung Jawab Gubernur, Disampaikan Saat Lantik JMSI Aceh

Menurutnya kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama semua pihak, sebab angka kemiskinan Aceh merupakan akumulatif dari sumbangan angka kemiskinan di kabupaten/kota.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri, menilai masalah kemiskinan di Aceh bukan hanya semata-mata tanggungjawab gubernur.

Menurutnya kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama semua pihak, sebab angka kemiskinan Aceh merupakan akumulatif dari sumbangan angka kemiskinan di kabupaten/kota.

Firli menyampaikan hal ini saat menjawab pertanyaan wartawan terkait penggunaan dana otonomi khusus dan angka kemiskinan Aceh dalam acara pelantikan Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI Aceh.

Pelantikan ini di Hotel Hermes Palace, Sabtu, (27/3/2021).

"Tingkat kemiskinan suatu provinsi, itu bukan kerjanya gubernur, bukan kerjanya DPR, tetapi kerja semua rakyat mulai yang ada di tingkat desa, kecamatan dan juga kabupaten.

Artinya ada andil rekan-rekan bupati dan wali kota, karena angka kemiskinan di provinsi itu adalah angka kumulatif dan representasi dari kabupaten/kota," kata Firli. 

Hal ini sebagaimana dikutip dalam siaran pers dikirim kepada Serambinews.com, Sabtu (27/3/2021).

Oleh sebab itu, Firli meminta Gubernur Aceh segera menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota untuk membahas masalah tersebut dan merumuskan solusinya.

Baca juga: Kisah Romantis Perjuangan Pria Palestina Nikahi MUA asal Malang, Sempat Ilfil karena Brewokan

Baca juga: Wakil Bupati Muslizar MT Serahkan Kunci Asrama Mahasiswa Abdya di Meulaboh, Ini Daya Tampungnya

Baca juga: Lima Penjual Chip Higgs Domino Judi Online di Pidie Diringkus Polisi, Terancam Dicambuk 45 Kali

Begitu pun dengan angka penganguran, Firli menilai masalah tersebut berhubungan erat dengan iklim investasi dan peluang lapangan pekerjaan.

Ia berharap, pemerintah daerah dapat mengupayakan kemudahan melakukan usaha, sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Aceh.

"Dengan demikian angka pengangguran bisa kita tekan, kareka terbukanya ruang lapangan kerja, kalau itu bisa terjadi maka pendapatan rakyat akan meningkat dan sekaligus akan berpengaruh langsung untuk menekan angka kemiskinan," kata Firli.

Firli menyebutkan, ada tiga syarat yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Pertama harus adanya kepastian hukum dan keamanan serta keadilan.