Pemerintah Aceh Ajak Media Perangi Hoaks dan Ujaran Kebencian
Pemerintah Aceh, mengajak praktisi dan insan media berikut pihak terkait lainnya untuk ikut memerangi hoaks, fitnah dan ujaran kebencian
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh, mengajak praktisi dan insan media berikut pihak terkait lainnya untuk ikut memerangi hoaks, fitnah dan ujaran kebencian yang acap kali terjadi di media siber maupun sosial, pada era perkembangan teknologi informasi saat ini.
Ajakan itu dilontarkan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya pada acara pelantikan pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, di Hotel Hermes, Sabtu (27/03/2021) hari ini.
Menurut Nova, media harus terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Yaitu dengan mematuhi kode etik jurnalistik (KEJ) yang menjadi patron insan media dan UU ITE, sehingga kondusifitas dalam masyarakat tetap terjaga.
"Ini semua adalah musuh kita bersama, musuh negara dan musuh masyarakat. Saya ingin mengajak semua insan pers dan perusahaan media, khususnya JMSI, marilah kita perangi hoax dan trial by the press.
Mari kita kembali pada etika dalam kode etik jurnalistik, menaati UU ITE dan rambu-rambu kepatutan lainnya," ajak Gubernur Aceh.
Baca juga: Gubernur Aceh Satu Suara Inginkan Pilkada Aceh 2022
Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh yang dilantik adalah untuk periode 2020 – 2025.
Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum JMSI Pusat, Teguh Santosa.
Hadir juga dalam pelantikan tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, Kapolda Aceh, Wahyu Widada, Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, Wakil Kajati Aceh, Hermanto,
Wakil Ketua MPU Aceh Tgk Muhibbuthhabri, Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru, dan sejumlah stakeholder lainnya.
Gubernur Nova yang dalam kesempatan itu didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol (Humpro) Sekda Aceh Muhammad Iswanto serta Stafsus Gubernur Aceh, Wiratmadinata, mengharapkan, media sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan Aceh dapat terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya.
Kualitas media harus didasarkan pada fakta dan data yang kuat, agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Nova menjelaskan, kapasitas dan kualitas media itu sangat dibutuhkan, agar masyarakat mendapat akses informasi yang lengkap dan cepat serta akurat, terhadap kerja pemerintah dalam pembangunan daerah.
Baca juga: Heboh 3 Kuburan Tiba-tiba Meninggi dan Membesar, Bahkan tak Ditumbuhi Rumput
Dengan begitu media dapat sekaligus menjadi kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh menyambut baik hadirnya JMSI di Aceh.
“Dalam setiap kesempatan dan berbagai kerja-kerja pembangunan, Saya selalu menekankan agar semua informasi dapat segera diberitakan atau dipublis secara real time, agar publik dapat melihat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh," ujar Nova.
Gubernur menyebutkan, Pemerintah Aceh memiliki hubungan yang baik dengan seluruh media, baik cetak maupun elektronik.
Baca juga: Tingkat Kesopanan Netizen Indonesia Paling Buruk se-ASEAN, Kerap Tebar Hoaks dan Ujaran Kebencian