Breaking News:

Pilkada Aceh Ditunda, Menyusul tak Terlaksananya Perjanjian Hibah Anggaran

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akhirnya memutuskan menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2022

Editor: bakri
HUMAS KIP ACEH
Ketua dan Anggota KIP Aceh menggelar konferensi pers seusai rapat pleno yang membahas Pilkada Aceh di Kantor KIP Aceh, Jumat (2/4/2021) malam. 

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akhirnya memutuskan menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2022. Pilkada itu meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Keputusan itu disampaikan oleh Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri, usai menggelar rapat pleno di Kantor KIP Aceh, Jumat (2/4/2021) malam. Rapat itu dihadiri Tharmizi selaku wakil ketua dan Munawarsyah SHI MA, Akmal Abzal SHI, Ranisah SE, dan Agusni AH selaku anggota, minus Muhammad.     

Ada dua keputusan yang dihasilkan dalam rapat pleno tersebut.

1) Penundaan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2022 sebagai mana keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/II/Prov/I/2021.

“Penundaan itu sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan," kata Syamsul.

2) Mengusulkan penundaaan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelengagran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2022 sebagai mana keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/II/Prov/I/2021 kepada pimpinan DPRA untuk diteruskan kepada Gubernur Aceh.

Apakah dengan adanya penundaan ini Pilkada Aceh akan dilaksana pada tahun 2024? Terkait hal itu, Samsul menjawab “Kami tidak mengarah ke situ. Yang jelas penundaan ini sesuai dengan qanun Aceh. Kita minta kepada DPRA untuk meneruskan ke Gubernur dan Gubernur nanti yang meneruskan ke Kemendagri untuk membatalkan sampai ada keputusan lain,".

Rapat yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut berlangsung alot. Rapat itu digelar setelah tidak terlaksananya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh yang ditetapkan dalam tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 pada 1 April kemarin.

Sebelumnya, KIP Aceh sudah menetapkan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022. Penetapan ini berdasarkan keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/II/Prov/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021. Tahapan itu akan dimulai dengan penandatanganan NPHA antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh 1 April 2021.

Penandatanganan NPHA guna memastikan besaran anggaran hibah dari Pemerintah Aceh untuk pelaksanaan Pilkada Aceh. KIP Aceh sebelumnya juga sudah mengusulkan Rp 200 miliar lebih biaya pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 kepada Pemerintah Aceh.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved