Breaking News:

Berita Bireuen

DPRK Bireuen Gelar Rapat Paripurna, Bahas LKPJ Bupati

LKPJ Bupati Bireuen perlu dikaji untuk dapat melihat sejauhmana keberhasilan kinerja Pemkab Bireuen.

Dok Sekwan DPRK Bireuen
Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar S Sos, Senin (05/04/2021) didampingi wakil ketua dan staf ahli, memimpin rapat paripurna I masa persidangan II DPRK tahun sidang 2020/2021. 

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - DPRK Bireuen menggelar rapat paripurna I masa persidangan kedua tahun 2020/2021 dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen tahun 2020 dan juga pembentukan pansus asset dan PAD, berlangsung, Senin (05/04/2021).

Rapat dibuka  Ketua DPRK Bireuen, Rusydi Mukhtar S Sos didampingi wakil ketua Syauqi Futaqi SFIL dan   Suhaimi Hamid juga dihadiri anggota DPRK, unsur Forkopimda, Sekwan Said Abdurrahman  S Sos, staf ahli Bupati,  Irfan SPd MPd, Ir Mukhtar MSi, dr Mukhtar MARS dan para kepala  SKPK.

Ketua DPRK menjelaskan, terkait dengan LKPJ Bupati Bireuen tersebut sangat perlu dilakukan pengkajian untuk dapat melihat sejauhmana keberhasilan kinerja dari Pemkab Bireuen.

Terutama sekali  yang telah dilaksanakan baik dalam aspek pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan, pengelolaan keuangan maupun asset daerah.

Pembahasan LKPJ sangat penting untuk menjadikan barometer dalam perumusan kebijakan daerah pada tahun mendatang dan sangat berharap keseriusan anggota dewan melakukan penelitian, pengkajian, mengkritisi terhadap substansi dan materi laporan LKPJ Bupati.

Intinya, apakah  LKPJ sudah sesuai dengan ketentuan, baik yang telah ditetapkan dalam RPJM 2017 – 2022 dan RKPD tahun 2020, APBK murni dan juga APBK perubahan tahun anggaran 2020," terang Rusyidi Mukhtar.

Baca juga: Putrinya Meninggal di Kamar, Ternyata Orang Kelima Bunuh Diri di Keluarga Ini, Apa Penyebabnya?

Baca juga: Sambut Ramadhan, Ini Barang yang bisa Dibeli Murah di Pasar Murah Disperindagkop & UKM Aceh Selatan

Baca juga: Batas Akhir Bayar Qadha Puasa Ramadhan, Kapan? Ini Penjelasan Ustaz Abdul Somad

Baca juga: MTQ Kota Juang Bireuen Dimulai, Ini Data Pesertanya

Ketua DPRK mengatakan, selain membahas LKPJ bupati juga pertanggungjawaban panitia khusus DPRK Bireuen, penetapan keputusan DPRK Bireuen tentang perubahan alat kelengkapan DPRK Bireuen dan penetapan program legislasi.

Disebutkan, pelaksanaan rapat paripurna  sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRK 30 Maret 2021, juga termasuk pembentukan panitia khusus tentang pengelolaan aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bireuen.

"Pembentukan pansus tentang aset dan PAD akan dilanjutkan kembali dikarenakan belum selesai dan masih banyak perlu dilakukan penelitian dan dipelajari terkait pengelolaan aset dan PAD Bireuen, hingga perlu kita menambah jadwal kerja tim pansus DPRK Bireuen," ujarnya.

Baca juga: 8 Siswa SMA Sukma Bangsa Caleu, Pidie Lulus SNMPTN, Dua Di Antaranya di Fakultas Kedokteran

Baca juga: Pelaku Usaha Mikro Terdampak Covid-19 di Bener Meriah Silakan Daftar untuk Dapat Bantuan, Ini Syarat

Baca juga: Kronologi Dimarahi Istri, Suami Emosi Tunjuk-tunjuk Mertua dan Tikam Remaja Berusia 14 Tahun

Terkait program legislasi Bireuen tahun 2021, dalam rapat paripurna DPRK mengajukan mengajukan 15 rancangan qanun, dengan rincian 8 merupakan usulan dari inisiatif DPRK dan lima dari Pemkab Bireuen.

Terkait rancangan Prolegda, Ketua DPRK mengharapkan anggota dewan agar dapat bekerja dengan maksimal menyelesaikan prolegda tahun 2021 sehingga banyak rancangan qanun dapat diselesaikan, sebagai pegangan atau dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan qanun satu tahun ke depan.

Setelah program legislasi kabupaten, DPRK akan menetapkan  menjadi keputusan dewan dan meminta Pemkab Bireuen, agar segera dapat mempersiapkan rancangan qanun, sesuai prioritasnya untuk dibahas bersama.(*)

Penulis: Yusmandin Idris
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved