23 Sekdakab/Sekdako Se-Aceh Dipanggil ke Ruang Sekda Aceh, Ada Tim 9 Instansi Vertikal Pusat
Pemerintah Aceh bersama 23 Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh dan Tim 9 instansi vertikal pusat yang ada di Aceh, membahas masalah kemiskinan
Penulis: Herianto | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Menanggapi penjelasan dari paparan 23 Sekda Kabupaten/Kota, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Aceh, Syafriadi mengatakan, banyak sumber pembiayaan program dari pemerintah pusat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu di Aceh, belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di berbagaia daerah di Aceh
Baca juga: Gadis Ini Terkejut Saat Bangun Tidur, Ada Pemuda Dalam Kamarnya, Akhirnya Ini yang Terjadi
Misalnya program dana bergulir untuk koperasi dan UMKM, sampai bulan Maret 2021 baru tujuh daerah yang mencairkan dana tersebut senilai Rp 39,9 miliar.
Penyerapan dana bergulir koperasi itu, untuk Aceh sangat rendah baru 0,32 persen dari yang tersalur secara nasional Rp 12,4 miliar.
Selain dana bergulir untuk koperasi dan UMKM, masih banyak program pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu yang penyerapannya dananya sangat kecil di Aceh.
Diantaranya dana ultra mikro (Umi) bagi koperasi dan UMKM tanpa aqunan juga ada, dari PNM, Pegadaian. Kemudian program kredit usaha rakyat (KUR) dari bank pemerintah, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Serta banyak lainnya, kata Syafriadi, yang bisa membantu masyarakat miskin/kurang mampu untuk mendapatkan tambahan modal usha, dimasa pandemi covid 19 ini.
Baca juga: Komandan Brimob Meninggal, Begini Kondisi 20 Anggota Polda Maluku Setelah Divaksin AstraZeneca
Programnya sampai kini masih berjalan, tapi daya serap uangnya di Aceh, rata-rata masih dibawah 1 persen, dari yang tersalur secara nasional.
Diharapkan, setelah pertemuan antara 23 Sekda Kabupaten/Kota dengan tim 9 intansi vertikal pusat ini, yang difasilitasi Sekda Aceh, dr Taqwallah M.Kes dan Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek.
Para Sekda Kabupaten/Kota yang telah mendapat informasi dari tim 9 intansi vertikal pusat, sepulang dari pertemuan ini, bisa membuat program perencanaan untuk memaksimalkan pemanfataan dan penyerapan berbagai sumber dana pembiayaan yang programnya sampai kini masih digulirkan pemerintah pusat untuk Koperasi dan UMKM di daerah.
Sebagai Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, kata Syafriadi, pihaknya juga heran, kenapa pemanfaatan dana bantuan tambahan modal usaha dari berbagaia jenis yang digulirkan pusat untuk pemulihan ekonomi nasional, penyerapannya di Aceh, sangat rendah.
"Oleh karena itu, kami 9 instansi vertikal pusat, memberikan masukan kepada Sekda Aceh, untuk disampaikan kepada 23 kabupaten/kota," ujarnya.
Baca juga: Monster Laut Ditangkap, Kepalanya Seram Seperti Mau Mangsa Nelayan
Pertemuan hari ini, dengan 23 Sekda Kabupaten/Kota, kata Syafriadi, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Sekda Aceh, drTaqwallah M.Kes bersama Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek, SH, MH, sebelumnya.
Syafriadi mengatakan, untuk penurunan jumlah penduduk miskin di daerah, tidak bisa mengandalkan dana APBK semata, tapi perlu dicari sumber lain.
Diantaranya dana KUR, dana bergulir, Ultra Mikro, BPUM dan lainnya yang sampai kini, masih terus bergulir programnya, tapi pemanfaatannya untuk koperasi dan UMKM di kabupaten/kota di Aceh masih rendah.(*)
Baca juga: Udah Sedia Hadiah Rp 75 Juta, Tapi Istrinya belum Pulang, Suami: Anak Kita Butuh Kasih Sayang Ibu
