Apa Karya: UUPA Nyan Kon Aneuk Miet nyang Peuget, DPRA Ajak Gubernur Jumpa Presiden

BANDA ACEH - Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menunda semua tahapan Pilkada 2022 ditanggapi beragam oleh banyak pihak.

Termasuk salah satunya dari mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Zakaria Saman atau yang akrab disapa Apa Karya.

Secara khusus kepada Serambi, Senin (5/4/2021), Apa Karya mengomentari bukan khusus soal Pilkada, tetapi juga regulasi.

Dia menekankan bahwa Pilkada Aceh harus mengacu pada UUPA, dimana pelaksanaanya dilakukan lima tahun sekali.

Apa Karya menegaskan, UUPA adalah sebuah undang-undang negara yang berlaku untuk Aceh.

Undang-undang itu lahir karena perang.

"UUPA nyan kon aneuk miet nyang peuget, nyan dipeuget le DPR diteken le Presiden. Jadi Chi kalon lam UUPA kiban dipeugah suai pilkada (UUPA itu bukan anak kecil yang buat, itu dibuat oleh DPR dan diteken oleh Presiden. Jadi coba lihat lagi dalam UUPA bagaimana disampaikan soal Pilkada)," kata Apa Karya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan GAM ini mengatakan, Pemerintah Pusat semestinya tidak mengabaikan butir-butir MoU Helsinki yang telah tertulis dalam UUPA.

Sebab ia khawatir, ke depan akan terjadi gejolak kembali karena banyak butir-butir UUPA yang justru tidak terealisasi.

"Jameun tameuprang ta mita merdeka, uroe nyoe miseu tapeuget prang lom tatuntut UUPA, kon dikhem donya (Dulu kita berperang cari merdeka. Nah, sekarang kalau kita perang lagi menuntut realisasi UUPA, kan diketawain kita sama dunia,” imbuhnya. Dunia yang dimaksud adalah negara-negara yang ikut berperan dalam perdamaian Aceh.

Oleh karena itu, Apa Karya meminta Pusat tidak mengabaikan UUPA untuk kebijakan-kebijakan yang terkait Aceh.

"Sekarang kita tidak lagi menuntut merdeka, tapi meminta apa yang telah dijanjikan dalam UUPA itu direalisasikan," pungkasnya.

Baca juga: Gerindra Minta Wali Nanggroe Turun Tangan Soal Pilkada Aceh 

Baca juga: Fraksi PNA DPRA: Tak Ada Alasan Pusat Tunda Pilkada Aceh, Gubernur dan DPRA Harus Temui Presiden

 Jumpai Presiden

Sementara itu, fraksi-fraksi di DPRA mengajak Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyikapi polemik Pilkada Aceh.

"Saya melihat solusi sekarang adalah eksekutif, legislatif dan stakeholder lainnya di Aceh harus bersama-sama menemui Presiden Bapak H Jokowi untuk membicarakan masalah Pilkada Aceh agar bisa digelar tahun 2022," kata Anggota Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA), M Rizal Falevi Kirani kepada Serambi, Senin (5/4/2021).

Falevi mengatakan, tidak ada alasan Pemerintah Pusat menunda tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022.

Apabila ditunda, Falevi menilai Pemerintah Pusat sudah mengangkangi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan undang-undang kekhususan di Aceh.

Yang perlu diingat, tambah Falevi, Pilkada Aceh bukan milik kelompok atau golongan, tetapi sebuh keniscayaan yang harus di laksanakan sebagai bentuk keseriusan Pemeritah Pusat dalam implementasi UUPA.

Ketua Fraksi Gerindra, Abdurrahman Ahmad juga menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Aceh wajib dilaksanakan tahun 2022.

Keputusan untuk menunda Pilkada, menurutnya harus disikapi secara serius oleh pemangku kepentingan di Aceh. Salah satunya dengan menjumpai Presiden RI.

"Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe, ulama, pempinan DPRA, pimpinan DPRK se Aceh, Bupati/Wali Kota, MAA, ormas, OKP, para rektor, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan parpol, dan elemen masyarakat lainnya segera menjumpai Presiden. Itu ikhtiar terakhir," katanya.

Sementara Ketua Fraksi PKS di DPRA, Zaenal Abidin menyatakan memaklumi apa yang dilakukan KIP karena faktor tidak tersedia anggaran di APBA 2021.

Meski demikian, PKS tetap sangat berharap agar Pilkada Aceh bisa dilaksanakan tahun 2022.

"Saya kira Pemerintah Aceh harus mengkonsolidasikan seluruh elemen politik di Aceh bisa satu suara, dan bila perlu menghadap langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi Aceh terkait keinginan Pilkada dilaksanakan tahun 2022," katanya.

Ajakan yang sama juga disuarakan oleh Ketua Fraksi Golkar, Ali Basrah dan Ketua Fraksi PAN, Muchlis Zulkifli.

Ali Basrah mengatakan Pemerintah Aceh dan DPRA perlu secara bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat bahwa UUPA juga mengatur tentang pelaksanaan pilkada.

"Jadi kekuatan politik kita yang harus satukan untuk kita buat pendekatan dengan senayan. Fraksi Golkar mengajak kawan-kawan untuk berjuang bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat karena UUPA bukan untuk satu kelompok," ungkap Ali.

Muchlis Zukifli dalam kesempatan itu juga meminta pemerintah pusat agar tidak mempermasalahkan gelaran pilkada di Aceh tahun 2022.

"Aceh ini ada perlakuan khusus, ini saja yang harus dijalankan. Kan tidak mencederai demokrasi nasional," ungkap Muchlis.(mas)