Breaking News:

Berita Aceh Selatan

Legalkan Pertambangan Rakyat, LBH-JKA Sarankan Pemkab Aceh Selatan Tetapkan WPR

Tujuannya agar para penambang tradisional yang kian menjamur di beberapa wilayah di Aceh Selatan bisa beroperasi secara legal.

For Serambinews.com
Direktur LBH-JKA, Muhammad Nasir Selian SH. 

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh atau LBH-JKA menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan untuk segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR di Aceh Selatan.

Tujuannya agar para penambang tradisional yang kian menjamur di beberapa wilayah di Aceh Selatan bisa beroperasi secara legal.

"Jika telah memenuhi kriteria, maka wilayah tersebut bisa ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/wali kota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan DPRK. Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati/wali kota kepada menteri dan gubernur," jelas Direktur LBH-JKA, Muhammad Nasir SH, Selasa (6/4/2021) malam.

Menurutnya, penetapan WPR itu penting untuk menjawab persoalan yang dihadapi para penambang tradisional, akhir-akhir ini.

Pasalnya, tanpa adanya penetapan WPR, maka para penambang tradisional tidak bisa memperolehan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Baca juga: Pemkab Aceh Selatan Raih Harapan Terbaik II

Baca juga: Besok, 23 Peserta Lelang JPTP Ikut Wawancara, Perebutkan 8 Posisi Kepala SKPK di Pidie

Baca juga: 686 Wanita Sudan Diculik dan jadi Korban Kekerasan Seksual, 58 di Antaranya Berhasil Diselamatkan

"Sebab, IPR itu bisa diperoleh setelah penetapan WPR. IPR ini sendiri merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas," jelas Muhammad Nasir.

Karenanya, lanjut dia, setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.

"Untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/wali kota. Jadi masyarakat tidak terlalu rumit dan tidak memerlukan biaya besar untuk pengurus izin pertambangan," papar Muhammad Nasir.

Apalagi, lanjutnya, kini kewenangan memberikan ijin berada di Pemerintah Pusat dengan Undang-undang (UU)  No 3 Tahun 2020.

Baca juga: Pengurus DWP Nagan Raya Resmi Dilantik, Nelda Tunovia Didaulat Jadi Ketua

Baca juga: Kisah 2.000 Wanita Simpanan Kim Jong Un, Ada Syarat Khusus Untuk Menjadi Penghibur Sang Diktator

Baca juga: Bikin Syok! Peredaran Narkoba Ternyata Meningkat Selama Pandemi Covid, Begini Penjelasan Kepala BNN

Namun, dengan adanya penetapan WPR, maka penambang tradisional sudah bisa legal melakukan usaha pertambangan rakyat dengan adanya IPR dari bupati.

"Kendati demikian, pemerintah juga harus menyusun aturan pengolahan dan pemurnian tambang oleh rakyat,” tukasnya.

“Untuk menyusun dan merealisasi aturan itu juga, tentunya harus kita legalkan dulu usaha pertambangan rakyat di Aceh Selatan dengan dasar penetapan WPR itu tadi," saran Muhammad Nasir.(*)

Penulis: Taufik Zass
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved