Breaking News:

DPRA akan Temui Menkopolhukam, Advokasi Pilkada Aceh Tahun 2022

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin akan menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

SERAMBINEWS.COM/SA'DUL BAHRI
Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA Aceh. 

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin akan menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD dalam rangka mengadvokasi Pilkada Aceh tahun 2022 yang kini tahapannya sudah dihentikan.

"Saya hari Selasa bertemu Menkopolhukam," kata Dahlan kepada Serambi, Kamis (15/4/2021). Selain dengan Menkopolhukam, Dahlan mengatakan juga sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo. "Dengan Presiden belum ada jadwal tapi sudah diagendakan," ujar politikus Partai Aceh ini.

Pertemuan itu dilakukan setelah KIP Aceh memutuskan menunda tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Aceh tahun 2022 setelah tidak tercapainya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh.

Jadwal penandatanganan anggaran hibah untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2022 itu sendiri sudah ditetapkan oleh KIP Aceh pada 1 April lalu sebagai langkah awal pelaksanaan tahapan.

Salinan keputusan KIP Aceh sudah disampaikan ke pimpinan DPRA untuk diteruskan ke Gubernur Aceh sebelum dikirim ke Kemendagri untuk mengesahkan penundaan itu sampai ada keputusan lain.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin menilai keputusan KIP Aceh sebuah sikap yang bijak. "Langkah KIP menunda tahapan, program, dan jadwal pilkada, itu langkah bijak karena mereka yang menetapkan, biar ada kepastian. Cuma yang menjadi pertanyaan sampai kapan ditunda?" tanya Dahlan.

Dahlan mengaku sudah menerima surat keputusan KIP Aceh terkait penundaan tahapan, program, dan jadwal Pilkada Aceh tahun 2022. Menurutnya, surat itu tidak akan memberikan konsekuensi apa pun terhadap nasib Pilkada Aceh.

"Ini sebenarnya yang menjadi ranahnya Pemerintah Aceh untuk memastikan agar ada kepastian politik dan hukum terkait pelaksanaan pilkada Aceh tahun 2022," ungkapnya.

"Kami belum melihat ada langkah-langkah konkrit dan serius yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam mengadvokasi ini, baik dalam konteks yang sangat teknis sekali menyangkut kodefikasi nomenklatur penganggaran pilkada 2022 yang tidak tersedia dalam SIPPD anggaran 2021 maupun juga terkait dengan kepastian politik," tambahnya.

Dahlan mengungkapkan, kondisi yang terjadi saat ini terkesan seakan-akan pilkada ini hanya keinginan pihak-pihak tertentu saja di Aceh, terutama DPRA. Padahal, lanjutnya, DPRA sebagai representasi politik rakyat Aceh ingin mengawal dan memastikan ketentuan dan norma yang ada dalam UUPA berjalan.

Wakil Ketua Umum DPP Peradi Pergerakan, Imran Mahfudi SH MH mengkritisi KIP Aceh yang memutuskan penundaan pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pilkada Aceh tahun 2022.  Menurutnya, KIP Aceh tidak berwenang menunda pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal Pilkada Aceh. Lembaga penyelenggara Pilkada itu hanya berwenang mengusulkan kepada Presiden dengan tembusan Kemendagri.

Sementara Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, mengaku tidak mau menjawab kritikan tersebut. "Maaf ya kami tidak mau berpolemik alias no coment," katanya kepada Serambi.

Sementara Imran Mahfudi yang juga praktisi hukum ini menjelaskan, kewenangan untuk menunda seluruh tahapan Pilkada ada pada Presiden, dan setelah ada keputusan Presiden baru komisioner KIP Aceh menindaklanjuti dengan Keputusan KIP Aceh.

"Jadi terkait penundaan, KIP Aceh hanya punya kewenangan mengusulkan, bukan memutuskan meskipun setelah ada putusan Presiden yang menindaklanjuti penundaan Pilkada tersebut adalah KIP Aceh," jelas pengacara yang sering menangani sengketa Pilkada ini.

Tindakan KIP Aceh yang langsung menetapkan penundaan Pilkada sebelum ada keputusan presiden, menurutnya, adalah tindakan yang melampai kewenangannya dan bertentangan dengan Qanun Pilkada. Di samping soal kewenangan, kata Imran, dalam keputusan KIP Aceh juga tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan ditundanya Pilkada.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved