Internasional
Kelompok HAM Suriah Minta Komunitas Internasional Tolak Pemilihan Presiden
Kelompok hak asasi manusia (HAM) terkemuka Suriah, Senin (26/4/2021) meminta komunitas internasional menolak pemilihan presiden Mei 2021.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, BEIRUT - Kelompok hak asasi manusia (HAM) terkemuka Suriah, Senin (26/4/2021) meminta komunitas internasional menolak pemilihan presiden Mei 2021.
Mereka menilai itu akan berlangsung di bawah pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, yang terlibat dalam kejahatan perang.
Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Paris, menggambarkan pemilihan umum hanya kebijakan palsu.
Dikatakan, pemungutan suara dijadwalkan oleh pemerintah Assad yang melanggar jalur yang dipetakan PBB menuju resolusi politik untuk perang selama satu dekade.
Baca juga: Jenderal AS Sebut Pertahanan Udara Suriah Rapuh, Serangan Rudal ke Israel Tidak Disengaja
Menurut resolusi 2015, pemilihan presiden harus dilakukan hanya setelah menyusun konstitusi baru yang memungkinkan pemungutan suara yang bebas dan kompetitif.
“Lalu, apa gunanya jalur politik (yang didukung PBB)?” kata direktur kelompok hak asasi, Fadel Abdul-Ghany.
“Rezim tersebut telah secara total merusak resolusi Dewan Keamanan PBB," ujarnya.
"Dunia harus menekankan bahwa pemilihan ini tidak sah," tambahnya.
Pemilu itu akan menjadi yang kedua sejak perang saudara di negara itu meletus 10 tahun lalu.
Itu akan diadakan 26 Mei 2021 dengan warga Suriah di luar negeri memberikan suara pada 20 Mei 2021.
Baca juga: PBB Tidak Akan Terlibat Dalam Pemilihan Presiden Suriah, Mandat Belum Diberikan
Kelompok HAM mencatat penyelidik internasional telah menemukan Assad dan pasukannya melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil.
Termasuk penggunaan senjata kimia pada beberapa kesempatan.
Temuan PBB dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia telah ditentang oleh Assad dan sekutunya, yang menyangkal pemerintahnya telah menggunakannya untuk melawan warga sipil.
Sementara itu, pembicaraan PBB macet karena Assad mendapat dukungan dari negara-negara penghasil veto Rusia dan China di Dewan Keamanan, serta Iran.
Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan kejahatan terhadap warga Suriah terus berlanjut.
Sejak Assad terpilih untuk masa jabatan 7 tahun terakhirnya pada tahun 2014, hampir 48.000 warga sipil Suriah tewas dalam konflik tersebut, termasuk lebih dari 8.000 anak-anak.
