Mesir Tegaskan Tidak Akan Menyerahkan Setetespun Air Sungai Nil, Terkait Bendungan di Ethiopia

SERAMBINEWS.COM KAIRO - Pemerintah Mesir menegaskan tidak akan menyerahkan setetespun air dari bagiannya di Sungai Nil.

Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly, Rabu (28/4/2021) mengeluarkan peringatan keras di tengah meningkatnya upaya Kairo untuk menyelesaikan sengketa Bendungan Grand Ethiopian Renaissance (GERD).

Madbouly mengatakan badan dan kementerian Mesir menggandakan upaya untuk melestarikan semua pasokan air.

Karena negaranya akan terus berusaha melindungi dan memaksimalkan sumber daya penting itu bagi kehidupan warganya.

Ethiopia mulai membangun bendungan sepanjang 1,8 km pada 2011.

Dilansir ArabNews, Mesir khawatir GERD akan mengancam pasokan airnya dari Sungai Nil.

Baca juga: Ethiopia Tolak 15 Gagasan Mesir Atas Proyek Bendungan Nil, Grand Ethiopian Renaissance Dam

Sudan prihatin dengan keamanan bendungan dan aliran air melalui bendungan dan stasiun airnya sendiri.

Baik Kairo maupun Khartoum menekankan perlunya mencapai kesepakatan yang mengikat dan komprehensif yang menjamin hak dan kepentingan ketiga negara.

Ethiopia telah mengadopsi nada menantang terhadap Mesir dan Sudan, menggambarkan perjanjian pembagian air sebagai tidak dapat diterima.

Mesir telah mengintensifkan upaya internasional dalam upaya memperkuat posisinya dan mencapai solusi yang dapat diterima semua pihak.

Dalam langkah terbaru, Ahmed Abu Zeid, duta besar Mesir untuk Kanada, mengadakan pertemuan dengan anggota House of Commons dan perwakilan Senat Kanada dari semua partai politik.

Dia menggambarkan kondisi terbaru dari perseteruang air Sungai Nil.

Abu Zeid mengatakan dirinya melakukan pertemuan dengan ketua Komite Hubungan Luar Negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kanada dan Senat.

Serta Ketua serta anggota Kelompok Persahabatan Parlemen Kanada.

Baca juga: Sudan Peringatkan Rencana Bendungan Ethiopia, Akan Ancam Nyawa 20 Juta Warganya

Mesir menegaskan perlunya pemahaman penuh tentang pentingnya Sungai Nil bagi Mesir, dan menekankan perlunya mematuhi hukum internasional terkait sungai internasional.