Ketua DPRK Lhokseumawe: Kami Pastikan Terus Telusuri Persoalan Minimnya Setoran PAD dari RS Arun

Karena publik selama ini menilai hampir tidak ada mareka (DPRK) menggunakan kewenangannya sebagai fungsi pengawasan. Publik di Kota Lhokseumawe dapat menilai terhadap kinerja DPRK yang sama sekali tidak berdaya dan ini menjadi penilaian warga terhadap keberadaan mareka," kata Alfian.

Seharusnya, lanjut Alfian, DPRK yang memiliki kewenangan mengambil langkah cepat dan tegas.

"Ini masak dibiarkan dan publik tidak dapat memberi toleransi atas apa yang sedang terjadi," pungkasnya.

Beberapa hari lalu, Alfian juga sempat memberi pernyataan, pihaknya meragukan nilai PAD dari Rumah Sakit Arun yang dikelola oleh PT Pembangunan Lhokseumawe, yakni hanya Rp 220 juta selama setahun.

Apalagi komponen listrik dan air tidak lagi menjadi beban oleh pihak rumah sakit

"Ada potensi kebocoran keuangan yang terjadi," ujar Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/4/2021).

Jadi untuk pembuktiannya, lanjut Alfian, sangat mudah. 

Karena Rumah Sakit Arun bekerja sama dengan BPJS.

Jadi yang perlu ditelusuri adalah, berapa klaem rumah sakit ke BPJS sejak bulan Januari sampai Desember 2020.

Kemudian berapa pendapatan lewat pasien jalur umum.

Jadi, pendapat Alfian,  ada dua langkah yang dapat segera dilakukan.

Pertama, dapat kiranya di telusuri oleh DPRK Lhokseumawe.

"Kami berharap ini ditindak lanjuti oleh DPRK secara serius. Selama ini kelembagaan DPRK kehilangan fungsi dan nyaris hampir tak terdengar terhadap fungsi pengawasan. DPRK bicara saja tidak cukup tanpa melakukan kewenangannya yang ada," tulisnya.

Jadi ini penting ditelusuri.

PAD salah satu sektor yang rawan untuk dikorupsi.