Breaking News:

Temuan BPK

Pantun BPK untuk Nova Isyaratkan Minta Temuan BPK RI Segera Ditindaklanjuti

Untuk menindanlanjuti permasalahan tersebut BPK memberikan rekomendasi kepada gubernur, pertama melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan sesu

Penulis: Herianto | Editor: Ansari Hasyim
FOTO/HUMAS SETDA ACEH
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 dengan Opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Arif Agus, di Gedung DPRA, Selasa (30/6/2020). 

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Beni Ruslandi yang dipercayakan BPK RI untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Aceh 2020 kepada GubernurAceh, Nova Iriansyah dan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, dalam sidang paripurna Istimewa DPRA, mengakhiri kata sambutannya dengan membaca pantun untuk Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Di Aceh Besar ada kebun kurma
Di Aceh Tamiang banyak trambesi
Hari ini LHP sudah diterima,
Mohon segera ditindaklanjuti rekomendasinya.

Kuda pacu Takengon makannya jerami
Di pinggir Danau Laut Tawar diikat tali seutas
Di saat kondisi dunia sedang pandemi
Kesejahteraan rakyat harus tetap jadi prioritas.

Ke Gayo Lues nonton Tari Saman
Lalu berwisata air di Pulau Sabang
Terima kasih kami ucapkan
Mohon maaf atas salah dan kurang

Pantun yang disampaikan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Beni Ruslandi kepada GubernurAceh Nova Iriansyah dan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, sebagai isyarat meminta agar Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti semua temuan yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Aceh 2020.

Beni Ruslandi mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Acehuntuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 6 kalinya berturut-turut.

Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Aceh, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut telah dimuat dalam Buku II.

Antara lain, ada beberapa pengelolaan asset yang belum tertib, kekurangan volume pekerjaan pekerjaan proyek di sejumlah SKPA, pelaksanaan belanja modal yang belum sesuai ketentuan pada Dinas Pendidikan.

Untuk menindanlanjuti permasalahan tersebut BPK memberikan rekomendasi kepada gubernur, pertama melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan sesuai kewenangannya serta menyelesaikan permasalahan terkait kegiatan belanja modal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved