Pilkada Aceh Digelar 2024, Politisi PNA Minta Mendagri Serahkan Nama Calon Pj Gubernur Aceh ke DPRA

"Kebijakan seperti ini akan memperlihatkan kepada semua pihak bahwa pemerintah pusat tidak bersikap sepihak terhadap Aceh, dalam menjalankan kebijakan strategis nasional dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan khusus bagi Aceh," ungkap dia lagi.

Atas kebijakan ini, sambungnya, dimana Pj kepala daerah menjabat dalam waktu yang lama, pemerintah bisa mengeluarkan aturan khusus dengan menerbitkan Peraturan Presiden atau sejenisnya terhadap Aceh dari kasus pertama ini. (*)

Baca juga: Ini Pesan Kapolri Kepada Polisi yang Mengawal Larangan Mudik