Breaking News:

Larangan Mudik

HMI Lhokseumawe: Pernyataan Dirlantas Soal Larangan Mudik Bertolakbelakang dengan Pernyataan Kapolda

Anehnya, Dirlantas Kombes Dicky Sondani malah mengeluarkan statemen baru yang bertolak belakang dengan pernyataan Kapolda Aceh.

Penulis: Zaki Mubarak | Editor: Taufik Hidayat
hand over dokumen pribadi
Ketua HMI Lhokseumawe - Aceh Utara, M Atar 

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Saat ini Rakyat Aceh sedang dilemma dengan kondisi yang menyulitkan yaitu persoalan larangan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah.

Sebagaimana, statemen Dirlantas Polda Aceh Kombes Dicky Sondani tentang larang mudik bagi warga lokal di Aceh, baik menggunakan kenderaan umum, pribadi serta roda dua.

Menanggapi persoalan tersebut pihak HMI Cabang Kota Lhokseumawe – Aceh Utara menyesalkan statemen Dirlantas Aceh Kombes. Dicky Sondani yang berbeda atau bertolak belakang dengan statemen Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Lhokseumawe – Aceh Utara M Atar, kepada Serambinews.com, Jumat (7/5/2021) mengatakan terkait perbedaan statemen soal larangan atau bolehnya mudik itu telah membingungkan seluruh masyarakat Aceh.

Awalnya Dirlantas Kombes Dicky Sondani mengeluarkan statemen mewajibkan masyarakat mengantongi surat swab antigen dalam perjalanan melintasi jalan raya.

Kemudian bila tidak memiliki surat itu, maka masyarakat dapat dipaksa putar balik dan kembali ke rumah.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Prof Farid Wajdi: Kalau Mau Larang maka Larang Semua

Baca juga: Kronologi Pria Tak Dikenal Tampar Imam saat Shalat Subuh, Pelaku Disebut Jengkel Dengar Suara Ngaji

Baca juga: Wanita PSK 31 Tahun Tewas, Teman Sebut Korban Sering Layani Pria Hidung Belang di Kamar Kos

Baca juga: Tarmizi Age, Harus Dibubarkan Apabila Stafsus, Pensus dan Tim Kerja Gubernur tak Punya Dasar Hukum

Namun hal itu menuai kritikan pedas dari berbagai lapisan masyarakat yang menolaknya karena merasa sangat berlebihan.

Sehingga Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada pun mengeluarkan statemen tidak setuju dengan hal itu hingga mewajibkan surat tersbeut.

“Sehingga sebelumnya pernyataan itu telah dicabut atau dibatalkan dan tidak jadi dilaksanakan,” jelas M Atar.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved