Mardani Ali Kritik Pelarangan Mudik tapi Wisata Dibuka, Ngabalin Sebut Prokes Tempat Wisata Ketat
Menurut Ali, aturan tersebut tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan yang membuat masyarakat kebingungan.
SERAMBINEWS.COM - Pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun 2021.
Pelarangan mudik tersebut ternayta mendapat kritikan dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
Menurutnya, pelarangan mudik tidak sejalan dengan pembukaan tempat wisata
Menurut Ali, aturan tersebut membuat masyarakat kebingungan.
Padahal, ia sangat mendukung aturan mudik yang dilarang di masa pandemi.
"Mudik itu ibadah, mudik itu kebaikan ekonomi, sosial, budaya. Benar bahwa sekarang karena ada Covid, kita harus atur."
"Tetapi di lapangan, saya melihat aturan ini antara yang dibuat sama di bawah itu 'lo ke sana, gue ke sono'," kata Mardani, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Jumat (7/5/2021).
Baca juga: Karyawan RANS Entertainment Bocorkan Gaji per Bulan, Sebut Cukup Buat Beli Bando Nagita Slavina
Baca juga: Hari Pertama Larangan Mudik, Tiga Mobil di Perbatasan Aceh Singkil - Tapteng Diminta Putar Balik
Untuk itu, Mardani menyarankan aturan ini dirapikan sampai ke hilirnya.
Sebab, jika hanya di hulu saja, maka kerja keras para petugas di lapangan bisa berakhir secara sia-sia.
"Ini betul-betul harus dirapikan, tidak cuma hulunya saja. Teman-teman polisi luar biasa kerja keras loh, tetapi itu tidak berguna ketika hilirnya tidak disiapkan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mardani juga menilai sosialisasi larangan mudik di hulu belum optimal.
Ia mengatakan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara bisa menghimbau lebih untuk masyarakat.
"Pak Jokowi bisa bicara, jangan mudik dulu saya tidak mudik," ungkapnya.
Baca juga: Hendak ke Mentawai, WNA Rusia & Pacar Dihentikan di Palembang: Kami Mau Nikah, Bukan Mudik

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera (Kolase KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Selain itu, Mardani mengatakan, pemerintah harus lebih memikirkan kelompok pekerja informal terkait larangan mudik ini.