Breaking News:

Larangan Mudik

Dewan Sebut Aturan Mudik Pemerintah Aceh Menzalimi Sopir Angkutan, Minta Dikaji Ulang

Di samping itu, tambahnya, Di tengah carut marut perekonomian Aceh, seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang aneh-aneh dan menyusahkan

SERAMBINEWS.COM/Hand Over
Sulaiman SE, Anggota DPR Aceh dari Partai Aceh. 

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sulaiman SE mengkritisi aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh terkait larangan mudik antar kabupaten yang berimbas kepada perekonomian sejumlah sopir angkutan umum.

Menurut ketua BKD DPR Aceh ini, pemerintah telah gagal dalam mengambil kebijakan.

"Pemerintah Aceh cacat pikir terkait adanya pelarangan operasional angkutan dalam kota di wilayah Aceh, ada banyak masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai sopir di Aceh telah terzalimi," ujar Sulaiman, Sabtu (8/5/2021) kepada awak media.

Di samping itu, tambahnya, Di tengah carut marut perekonomian Aceh, seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang aneh-aneh dan menyusahkan masyarakat banyak.

Di Aceh Besar Bayar Zakat Fitrah Pakai Beras, Banda Aceh Boleh Gunakan Uang

BAS Jeuram Serahkan 500 Paket Sembako untuk Fakir Miskin dan Duafa di Nagan Raya

"Di satu sisi pemerintah Aceh melarang angkutan umum untuk melakukan operasional, tapi di sisi lain, pemerintah tidak menjamin kebutuhan ekonomi para sopir, yang secara otomatis kehilangan pekerjaan selama kebijakan tersebut diterapkan," katanya.

"Yang perlu Pemerintah ketahui, bahwa supir angkutan umum itu bukan pegawai pemerintah Aceh, yang walaupun mereka tidak bekerja, gajinya tetap masuk setiap bulannya," lanjut Sulaiman.

"Sedangkan para supir angkutan umum, jika mereka tidak bekerja, darimana sumber pendapat mereka?" Tanya politisi Muda dari Partai Aceh itu.

Menurutnya, aturan larangan mudik antar kabupaten sangat tidak selaras dengan aturan pemerintah pusat yang hanya melakukan pembatasan antar provinsi, bukan antar kabupaten.

"Oleh karena itu, saya meminta pemerintah Aceh, terutama Kadishub Aceh untuk dapat mengkaji ulang imbauan tersebut, jangan zalimi para sopir di Aceh. Jangan sampai ditengah kita mencari solusi terhadap satu permasalahan malah menimbulkan masalah yang baru," sebutnya.

Jika memang pemerintah Aceh tetap menjalan imbauan tersebut, Sulaiman meminta pemerintah Aceh agar dapat menanggung semua kebutuhan hidup para sopir yang terdampak atas imbauan tersebut.(*)

Penulis: Muhammad Nasir
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved