Berita Banda Aceh
Wali Nanggroe Kukuhkan MAA, Farid Wajdi Ibrahim Ketua, Ini Pengurus Lainnya dan Pesan Gubernur Nova
Oleh karena itu, Nova Iriansyah meminta Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai lembaga khusus di bawah Pemerintah Aceh, mampu mewujudkan kebesaran adat
Penulis: Subur Dani | Editor: Mursal Ismail
lihat foto
Oleh karena itu, Nova Iriansyah meminta Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai lembaga khusus di bawah Pemerintah Aceh, mampu mewujudkan kebesaran adat dalam keseharian masyarakat.
Laporan Subur Dani | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan adat istiadat Aceh sejalan dan mengandung nilai syariat Islam.
Oleh karena itu, Nova Iriansyah meminta Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai lembaga khusus di bawah Pemerintah Aceh, mampu mewujudkan kebesaran adat dalam keseharian masyarakat.
Tujuannya, untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang santun, damai, cerdas dan berakhlak mulia.
Selain itu, juga menjauhi sikap dan perilaku intoleran, fitnah, dan adu-domba.
Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, menyampaikan hal ini saat acara Pengukuhan Pengurus Majelis
Adat Aceh (MAA) Masa Bakti 2021-2026.
Pengukuhan MAA ini oleh Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur, Senin, (10/5/2021).
Mereka yang dilantik tersebut di antaranya adalah Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim, MA sebagai Ketua Majelis Adat Aceh, Tgk Yusdedi sebagai Wakil Ketua I, dan Syech Marhaban sebagai Wakil Ketua II.
Baca juga: Dua Pria di Aceh Utara Kembali Diringkus Polisi, 1,1 Kilogram Sabu Disita, Begini Kronologisnya
Baca juga: Ini 9 Kondisi yang Akan Terjadi Pada Tubuhmu Jika Kekurangan Vitamin B12
Baca juga: Aduh, Tiga Petugas Lab Pemeriksaan Swab RSUCM Aceh Utara Ikut Terpapar Covid-19, Begini Kondisinya
Pada kesempatan yang sama dikukuhkan juga para ketua bidang dan anggota pengurus lembaga keistimewaan Aceh itu.
Nova mengatakan, Pemerintah Aceh memberi perhatian khusus terhadap perkembangan dan pelestarian adat Aceh.
Hal itu terbukti dari salah satu program unggulan yang diluncurkan pada periode pemerintahan 2017-2022, yaitu ‘Aceh Meuadab’.
Program tersebut merupakan upaya mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.
"Ajaran Islam menjiwai dan memberikan spirit yang tinggi bagi pelaksanaan adat Aceh dan tidak ada benturan antara adat Aceh dengan syariat Islam," ujar Nova.
