Berita Lhokseumawe
MaTA: Audit Inspektorat Pada PTPL Diduga Trik Menutupi Fakta Sebenarnya, BPKP Harus Turun Tangan
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTA, Alfian, Rabu (12/5/2021), menilai, audit yang sedang dilakukan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe
Penulis: Saiful Bahri | Editor: Mursal Ismail
lihat foto
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTA, Alfian, Rabu (12/5/2021), menilai, audit yang sedang dilakukan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe diduga hanyalah trik untuk menutupi fakta yang terjadi.
Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe
SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Beberapa waktu lalu sempat mencuat ke publik terkait minimnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rumah Sakit Arun yang saat ini dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe atau PTPL.
Dimana setoran PAD Kota Lhokseumawe hanya sebesar Rp 220 juta dari yang ditargetkan Rp 1 miliar.
Didasari kondisi tersebut, muncul komentar dan pendapat dari berbagai kalangan, baik dari unsur legislatif, LSM maupun mahasiswa.
Informasi terakhir dihimpun Serambinews.com, Inspektorat Kota Lhokseumawe mulai mengaudit PTPL.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTA, Alfian, Rabu (12/5/2021), menilai, audit yang sedang dilakukan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe diduga hanyalah trik untuk menutupi fakta yang terjadi.
Baca juga: Meski Punya Persenjataan Canggih, Israel Pernah Dibikin Malu Hamas Hanya dengan Foto Wanita Cantik
Baca juga: Roket Hamas Jebol Iron Dome Israel, Ternyata Peluncur Rudal Jenis yang Sama Juga Dimiliki TNI AD
Baca juga: Pembunuh Wanita Pemandu Karaoke di Kamar Kos Ditangkap, Korban Dihabisi Pelaku Usai Berhubungan
"Ini tidak dapat dijadikan dasar dalam menelusuri terhadap kemana uang dari hasil pendapatan rumah sakit, Inspektorat kan di bawah Wali Kota.
Jelas tidak independen dan hasilnya juga tidak akan menggambarkan fakta sebenarnya," tulis Alfian.
Alfian menduga ini sengaja diperintahkan untuk audit, supaya nantinya dari hasil audit tersebut menghasilkan kebenaran apa yang telah dijelaskan oleh para pihak selama ini ke publik.
"Kalau memang Wali Kota mau serius, minta dong audit resmi ke BPKP dan DPRK nantinya kita berharap juga dapat melakukannya dengan meminta secara resmi ke BPKP," tegasnya.
MaTA sendiri juga sudah berkomunikasi dengan BPKP Aceh supaya dapat melakukan audit tertentu terhadap PAD Rumah Sakit Arun.
"Apa yang telah terjadi tidak dapat ditutupi dengan menggandeng inspektorat dan publik jelas tidak percaya.
MaTA sendiri akan mengawal persoalan ini sampai tuntas sehingga publik tidak dibohongi dan negara/daerah tidak merugi.
