Breaking News:

Berita Lhokseumawe

Mahasiswa Unimal Lhokseumawe Protes Penonaktifan 75 Pegawai KPK

Penonaktifan itu menyebabkan dialihfungsikannya tugas-tugas penting 75 orang pegawai KPK, di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan.

hand over dokumen pribadi
Muhammad Fadli, Demisioner Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Mahasiswa dari BEM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, memprotes penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). dengan menyebut bahwa tindakan ini merupakan tindakan Inkonstitusional yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. 

Penonaktifan itu menyebabkan dialihfungsikannya tugas-tugas penting 75 orang pegawai KPK dengan salah satu di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Padahal semua pegawai KPK yang dinonaktifkan karna dinilai tidak lulus Test wawasan kebangsaan (TWK) tersebut merupakan orang-orang berintegritas, jujur, dan punya prestasi yang luarbiasa selama bekerja memberantas kasus Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary crime). 

"Penonaktifan 75 orang pegawai KPK oleh Ketua KPK Firli Bahuri adalah tindakan Inkonstitusional (tidak berdasarkan konstitusi)," jelas Muhammad Fadli, Demisioner Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dalam pesan tertulis kepada Serambinews.com, Kamis (13/5/2021).

Penonaktifan 75 orang pegawai KPK oleh Ketua KPK Firli Bahuri adalah tindakan Inkonstitusional (tidak berdasarkan konstitusi) karena di dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tentang KPK, dan Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN tidak terdapat secara eksplisit disebutkan bahwa pegawai yang tidak lolos TWK harus di pecat/nonatifkan.

Kemudian tindakan Firli Bahuri tersebut juga bertentangan dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review UU 19/2019 Tentang KPK yang mensyaratkan tidak boleh ada tindakan yang merugikan insan KPK dalam pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Baca juga: Sindikat Peredaran Uang Palsu Antarprovinsi Dibekuk di Nagan Raya, Begini Kronologi Aksinya di Aceh

Baca juga: Khutbah Idul Fitri di Masjid Baitul Halim Bakongan, Khatib: Nanggroe Ka Lale Ngon Chip

Baca juga: Hasil Pemeriksaan Awal, Bupati Sarkawi Alami Gejala Stroke Sebelah Kanan

Fadli juga menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (Guardians Of Constitution) telah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat (Final and binding) untuk kemudian wajib dan harus di ikuti oleh pimpinan KPK.

Padahal setingkat Presiden saja selaku kepala Negara dan kepala Pemerintahan Indonesia wajib mengikuti apapun putusan Mahkamah Konstitusi.

"Apalagi ini pimpinan KPK, kita sangat menyayangkan tindakan Inkonstitusional dari Ketua KPK, Dewan Pengawas KPK. Kami mahasiswa Aceh meminta kepada komisi II DPR RI dan Presiden Jokowi harus mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas atas tindakan yang tidak patuh pada Konstitusi ini," pintanya.

Halaman
12
Penulis: Zaki Mubarak
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved