Pansus
Cek Proyek APBA 2020, Pansus LKPJ Gubernur Turun ke Lapangan
Sudah kita sepakati semua tim turun menurut dapil masing-masing. Teman-teman DPR sudah mulai turun ke
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Laporan Masrizal I Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRA mulai turun ke lapangan guna mengecek sejumlah proyek yang sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun 2020.
Tim pansus disebar menurut daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Pengecekan lapangan ini dilakukan setelah sebelumnya tim pansus menguliti LKPJ tersebut yang pada intinya banyak ditemukan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Aceh.
Ketua Pansus LKPJ, Sulaiman SE kepada Serambinews.com, Senin (24/5/2021) mengatakan, tim pansus saat ini sedang mengecek sejumlah proyek yang didanai dengan APBA tahun anggaran 2020 yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh.
"Sudah kita sepakati semua tim turun menurut dapil masing-masing. Teman-teman DPR sudah mulai turun ke lapangan guna melakukan investigasi terhadap proyek yang didanai dengan APBA," ujar Sulaiman yang juga politisi Partai Aceh ini.
• Kampus Unimal Tutup 3 Hari, Setelah 1 Dosen Meninggal di RSUCM Aceh Utara karena Positif Covid-19
• Super Flower Blood Moon, Jadikan Bumi Paling Terang dan Paling Gelap pada 26 Mei 2021
Dari peninjauan sementara, tim menemukan masih banyak proyek yang belum menyentuh kepentingan masyarakat bawah. Sehingga penggunaan anggaran tahun 2020 senilai Rp 15 triliun terkesan mubazir.
“Hasil temuan sementara pansus DPRA masih ada proyek yang dikerjakan belum sesuai yang direncanakan. Bahkan banyak proyek yang dikerjakan, namun tidak ada perencanaan, malah yang sudah ada perencanaannya tidak dilaksanakan,” ungkap Sulaiman.
Pansus DPRA juga mencurigai, lanjut Sulaiman, banyak proyek yang didanai dengan APBA dikerjakan asal jadi alias tidak berorientasi pada tujuan mensejahterakan 5,5 juta rakyat Aceh yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
“Akibat tidak tepat sasaran penggunaan anggaran, maka Aceh selalu menjadi nomor wahid penyumbang kemiskinan di Sumatera, padahal anggaran cukup banyak tapi program pemerintah saat ini belum mengikuti RPJMA,” kata Sulaiman yang juga menjabat Ketua BK DPRA ini.
Selain meninjau proyek fisik, Sulaiman mengatakan bahwa tim pansus juga mengecek ketepatan pengunaan dana refocusing untuk penanganan Covid-19 tahun 2020.
Menurut Sulaiman, ada anggaran yang belum dikirim pertanggungjawaban oleh lembaga pengguna angggaran sesuai temuan BPK RI Perwakilan Aceh yang jumlahnya miliaran rupiah.(*)
