Milisi Houthi Bersumpah, Serang Sekutu Arab Saudi, Balas Sanksi AS

SERAMBINEWS.COM, AL-MUKALLA - Milisi Houthi di Yaman kembali bersumpah untuk menyerang negara-negara koalisi pimpinan Arab Saudi.

Houthi mengancam akan melakukan lebih banyak Serangan drone dan Serangan rudal di lokasi yang tak terduga di negara-negara koalisi Arab.

Mereka beralasna sebagai tanggapan atas sanksi terbaru terhadap para pemimpinya oleh Amerika Serikat.

Mohammed Ali Al-Houthis, Presiden Komite Revolusioner Tertinggi Houthi mengatakan gerakannya akan meningkatkan serangan terhadap negara-negara agresor.

Dilansir ArabNews, Minggu (23/5/2021), jika AS terus memberikan sanksi kepada para pemimpin militer dan politik.

"Sanksi tidak membuat takut para mujahidin," cuitnya.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi ke Dua Pejabat Militer Milisi Houthi di Yaman, Memimpin Pasukan Merebut Marib

Pekan lalu, AS menjatuhkan sanksi pada dua pemimpin milisi Houthi yang memerintahkan serangan ke pusat kota Marib.

Padaha, sudah ada seruan dari PBB, AS, dan negara-negara lain agar kelompok itu menghentikan serangannya dan terlibat secara positif dengan inisiatif perdamaian Arab Saudi.

Meskipun banyak korban jiwa dan gagal membuat kemajuan besar di Provinsi Marib, milisi Houthi terus maju.

Bahkan, erus menyerang daerah yang dikendalikan pemerintah di luar kota Marib, kata pejabat militer.

Beberapa analis percaya AS menggunakan daftar hitam para pemimpin milisi Houthi untuk memaksa pemberontak merangkul upaya utusan khusus AS untuk mengakhiri perang.

"Desakan milisi Houthi untuk menguasai Marib telah mempermalukan Amerika Serikat," tweet Maged Al-Madhaji, direktur eksekutif Sanaa Center for Strategic Studies.

Karena telah mengganggu keinginan mereka dalam jalur politik damai untuk mengakhiri perang berdarah ini, ujarnya.

Dia memperkirakan akan ada tindakan lebih keras dari AS, jika milisi Houthi terus mengabaikan seruan untuk perdamaian.

Baca juga: OKI Sebut Milisi Houthi Sebagai Penjahat Perang, Hujani Drone dan Rudal ke Arab Saudi Tanpa Henti

Yang lainnya, seperti Najeeb Ghallab, Wakil Menteri di Kementerian Informasi Yaman, berpendapat sanksi terhadap pemberontak tidak akan mendorong gerakan tersebut untuk mengubah prilakunya.