Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Ini Permintaan Pimpinan DPRK Banda Aceh ke Pihak RSU Meuraxa

Dalam kunjungan itu, pihaknya memastikan kesiapan sembari meminta pihak rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan seiring kembali meningkatnya kasus Covid-19 di Banda Aceh.

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pimpinan dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meninjau kondisi Rumah Sakit Umum (RSU) Meuraxa, Selasa (25/5/2021).

Dalam kunjungan itu, pihaknya memastikan kesiapan sembari meminta pihak rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan seiring kembali meningkatnya kasus Covid-19 di Banda Aceh.

Peninjauan tersebut dipimpin Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I dan II, Usman dan Isnaini Husda, serta Ketua Komisi IV Tati Meutia Asmara.

Kemudian Anggota Komisi IV, Kasumi Sulaiman, serta didampingi Direktur RSU Meuraxa, Fuziati. 

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengatakan kunjungan itu menindaklanjuti laporan dari pihak RSU Meuraxa dan Dinas Kesehatan bahwa selama ini telah terjadi peningkaan pasien positif Covid-19. 

Dari kunjungan tersebut diketahui dari 63 kapasitas tempat tidur di Ruang Pinere RSU Meuraxa telah penuh semua, sementara pasien semakin bertambah banyak. 

Baca juga: Dampak Pasang Purnama, Pondok Wisata di Pantai Ujong Blang Tutup

Baca juga: Masih Pandemi Covid-19, Liga 1 Digelar Terpusat di Pulau Jawa, Mulai Juli 2021

Baca juga: Tetap Solid, 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Sepakat Tolak Pembinaan dari Pemerintah

“Ini merupakan alarm lampu merah bagi kita agar semakin meningkatkan kewaspadaan.

Oleh karena itu kami meminta  pihak rumah sakit untuk terus mempersiapkan diri, mengambil langkah-langkah antisipasi dalam kondisi darurat,” kata Farid. 

Farid juga meminta kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui instansi terkait segera mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani wabah Covid-18.

Para wakil rakyat itu tidak ingin RSU Meuraxa nantinya menjadi lumpuh karena tidak mampu menangani pasien yang terus datang sementara tingkat kesembuhan pasien sangat sedikit, dan kematian terjadi setiap hari.

Dengan semakin besarnya potensi penambahan jumlah kasus, lanjut Farid, maka Dinas Kesehatan Banda Aceh perlu memberdayakan puskesmas, menyiapkan antisipasi agar puskesmas memiliki kesiapan dalam melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap pasien yang terkonfimasi positif Covid-19 tapi tidak dirawat di rumah sakit. 

“Perlu ada alur yang jelas untuk pemantauan terhadap pasien yang positif Covid, namun tidak dirawat di rumah sakit.

Salah satunya dengan cara melibatkan aparatur gampong dan dusun sehingga mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah tetap dipantau. Ini penting untuk mencegah terjadinya ledakan kasus di Kota Banda Aceh,” ujarnya. 

Dalam hal ini tambah Farid, DPRK beserta jajarannya mendukung penuh upaya RSU Meuraxa agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Banda Aceh.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Aceh memberikan dukungan bagi RSU milik Pemko Banda Aceh ini. Hal ini karena sebagian besar pasien yang dirawat berasal dari luar Banda Aceh.

Farid juga meninta kepada  manajemen RSU Meuraxa untuk melakukan proteksi maksimal terhadap para tenaga medis yang bertugas.

Tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan APD lengkap, karena ini menjadi petaruhan bagi mereka. 

“Mereka berada di garda terdepan dalam menjaga dan menyelamatkan saudara kita. Karena itu keselamatan tenaga kesehatan harus benar-benar diprioritaskan, seperti menyediakan APD lengkap, suplemen dan vitamin serta hal-hal yang diperlukan untuk menguatkan mereka dalam menjalankan tugasnya,” tutur Farid.

Senada dengan itu, Ketua Komisi IV, Tati Meutia Asmara, juga mengingatkan bahwa adanya lonjakan pasien Covid-19 sangat memprihatinkan.

Ia berharap tenaga kesehatan bisa mempersiapkan diri menghadapi situasi ini.

Di sisi lain, Tati juga menilai masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang meragukan adanya wabah ini. 

Oleh karena itu, peran ulama dan tokoh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bersama.

Ia berharap nanti ada imbauan dan arahan tentang bagaimana menghidupkan kembali prokes dan jangan abai terhadap Covid-19.

Dalam hal ini pihaknya juga meminta bantuan baik dari Pemerintah Kota Banda Aceh maupun provinsi untuk mendukung suplai obat-obatan, bahan habis pakai medis, APD untuk para petugas.

Selain itu juga melakukan proteksi bagi petugas di Ruang Pinere agar tidak terpapar Covi-19 dengan berusaha menyediakan APD yang lengkap, sesuai standar SOP penanganan Covid-19.

“Kami juga memberikan makanan tambahan berupa puding untuk mendukung kesehatan dan daya tahan tubuh petugas dalam menangani pasien Covid-19.

Untuk dokter kami tersedia empat dokter spesialis paru yang siap menangani pasien Covid-19 di Meuraxa,” ujarnya.

Baca juga: Modus Duplikat Kunci, Pasangan Suami Istri di Parepare Kompak Curi Motor Milik Bosnya

Minta kembali belajar daring

Kemarin, Serambinews.com memberitakan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meninjau SMP Percontohan Banda Aceh di kawasan Lamlagang, Selasa (25/5/2021). 

Selain meninjau sekolah, wakil rakyat itu juga melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum atau RSU Meuraxa.

Hal ini dilakukan seiring melonjaknya kasus Covid-19 serta ditetapkannya kembali Banda Aceh sebagai zona Merah. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, pada kesempatan itu meminta agar pihak sekolah kembali menerapkan belajar dari rumah secara daring (dalam jaringan).

Menurut Farid Nyak Umar, permintaan ini disampaikanya menyahuti aspirasi masyarakat Kota Banda Aceh terkait dengan semakin tingginya kasus Covid-19 di Banda Aceh. 

Di mana kata dia setiap hari terjadi penambahan kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19, bahkan ada pasien yang meninggal dunia setiap harinya.

“Karena itu menjadi peringatan bagi kita. Demi keselamatan anak didik, tenaga pendidik, dan warga, kami meminta agar sementara waktu proses belajar tatap muka di sekolah dihentikan, dan tempat belajar dipindahkan ke rumah dengan mengunakan sistem daring sebagaimana sudah pernah berjalan,” kata Farid Nyak Umar yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.

Selaku pimpinan legislatif kota, Farid juga meminta pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus melakukan evaluasi agar aktivitas belajar mengajar secara daring dapat berjalan baik, apalagi anak-anak akan menghadapi ujian akhir.

Pembelajaran secara daring bukan hanya berlaku bagi sekolah di bawah kewenangan Pemko Banda Aceh, tapi untuk semua sekolah yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Seperti SMA/SMK termasuk sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag), serta wilayah kampus, sebab ketika ada kasus semua menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Menurut kami tindakan preventif ini penting dilakukan, karena untuk mencegah munculnya klaster sekolah yang akan membahayakan keselamatan anak-anak kita, karena Banda Aceh sudah kembali masuk Zona Merah,” ujarnya. 

Sementara Kepala SMP Percontohan Banda Aceh, Nurdin menyampaikan pihaknya akan mengikuti apapun kebijakan yang dikeluarkan Pemko Banda Aceh demi kebaikan bersama dalam mengupayakan penekanan angka Covid-19.  

“Kami akan mengikuti program pemerintah, ketika sekolah itu diizinkan untuk bertatap muka maka kita akan jalankan, jika kemudian ada penemuan di lapangan meningginya Covid-19 di Banda Aceh kembali melakukan sekolah daring maka kita akan meningikuti kebijakan itu,” tutup Nurdin.

Dalam tinjauan pimpinan dan Komisi IV DPRK tersebut turut hadir Wakil Ketua I Usman, dan Wakil Ketua II Isnaini Husda, serta Ketua Komisi IV Tati Meutia Asmara, dan Anggota Komisi IV Kasumi Sulaiman. (*)