Breaking News:

Salam

Siluman; Mulai Pegawai Honorer Sampai PNS

Data kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia ternyata amburadul. Ada hampir 100 ribu data pribadi ASN

Editor: bakri

Data kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia ternyata amburadul. Ada hampir 100 ribu data pribadi ASN yang diduga fiktif alias palsu atau siluman yang ditemukan BKN.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengaku data itu didapat setelah pihaknya melakukan pemutakhiran data pada tahun 2014 lalu. Data misterius tersebut sudah ada sejak tahun 2002 lalu. Dampak dari keberadaan data fiktif itu cukup signifikan. Pasalnya, pemerintah tetap menyalurkan gaji dan membayar dana pensiun. Pertanyaan publik tentu saja, siapa yang menerima gaji itu?

Kita berharap pemerintah segera menjelaskan serta melakukan pendataan jumlah PNS yang benar-benar akurat. Ini penting, sebab, kita ternyata kurang peduli terhadap data PNS. ”Sejak merdeka kita baru dua kali memutakhirkan data PNS‑ASN. Tahun 2002 dilakukan melalui pendataan ulang PNS dengan sistem manual. Diperlukan waktu lama, biaya besar untuk lakukan itu. Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna. Masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi, bahkan masih banyak juga data‑data yang palsu,” kata Bima.

Pada 2014 pemerintah melakukan pemutakhiran data ulang PNS secara elektronik. Pendataan ini dilakukan masing‑masing PNS sehingga menghasilkan data yang lebih akurat daripada pemutakhiran data sebelumnya. "Walau masih banyak yang belum daftar waktu itu. Baru kemudian mereka ajukan diri untuk daftar ulang sebagai PNS," jelas Bima.

Bicara siluman, sebelumnya kita juga dikejutkan oleh data pegawai honorer siluman ketika beberapa tahun lalu Pemerintah Pusat mengangkat ratusan ribu honorer –sesuai data base– menjadi PNS. Setelah pengangkatan itu pemerintah melarang pengadaan tenaga honorer. Namun, setelahnya muncul data baru yang menyebut ada 67.385 honorer masih tertinggal. Ada instansi melaporkan tenaga honorernya yang tercecer sampai puluhan ribu orang. Jadi, bicara PNS dan Honorer siluman, di negeri ini bukan barang baru. Tapi, persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan.

Kalangan DPR-RI mengaku kaget dan prihatin mendengar kabar terkait 97.000 pegawai negeri sipil fiktif. Mereka menduga ada persekongkolan sejumlah pihak dalam kasus PNS fiktif ini.  Pemerintah didesak segera mengusut tuntas temuan BKN ini. "Tidak bisa sendiri itu, yang terkucur dana terus-menerus, tiap bulan menerima gaji. Bisa saja dia berkolusi dengan institusi atau atasan yang bersangkutan."

Data fiktif 97.000 PNS ini dilihat sebagai hal memalukan dan menunjukkan manajemen kepegawaian negara begitu lemah dan amburadul. Apalagi perkara tersebut sudah mencuat sejak 2014. Untuk itu, Pemerintah Pusat harus mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pejabat yang memanfaatkan anggaran kesejahteraan PNS untuk kepentingan pribadi maupun instansi.

Akan tetapi, sehari setelah masalah itu mengguncang tanah air, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo membuat klarifikasi informasi kebobolan gaji terhadap 97 ribu PNS fiktif. Menurut Tjahjo, perkara tersebut merupakan kasus lama dan sudah terselesaikan.

Tjahjo menuturkan, data PNS fiktif itu diketahui dan ditemukan pada 2015 ketika sedang dilakukan pendataan ulang PNS. Kemudian pada 2016, data sudah dirapikan sehingga tidak ada lagi PNS fiktif yang menerima gaji dan pensiun. "Itu berita lama tahun 2015 yang muncul kembali ketika diadakan Pendataan Ulang PNS (PUPNS). Sudah selesai semua pendataannya di tahun 2016," kata Tjahjo.

Bagi masyarakat, kasus itu tak bisa diklarifikasi dengan cara yang sesederhana itu. Harus ada penjelasan mengapa sampai muncul data fiktif sebesar itu. Kesalahannya di mana? Sebab, publik tetap percaya bahwa PNS siluman itu pernah ada bahkan mungkin masih ada. Maka, karena kita tak punya kewenangan untuk meminta penjelasan ini kepada pejabat paling berwenang, maka untuk menjelaskan itu kepada masyarakat, kita mendukung DPR-RI memanggil Men-PAN-RB guna memintai penjelasan secara detail tehadap persoalam besar itu.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved