PDIP Tutup Pintu untuk PKS dan Demokrat, Ingin Pilpres 2024 Diikuti 2 Pasangan Calon

Hasto mengatakan, langkah membangun koalisi dengan PAN bahkan akan lebih mudah setelah Amien Rais keluar dari partai politik itu.

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2020). KPK memeriksa Hasto Kristiyanto sebagai saksi dari tersangka Saeful, yang merupakan staf Sekjen PDIP, terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. 

Berangkat dari itu, dia meminta agar tidak ada pihak yang berupaya untuk membuat PDIP bisa berkoalisi dengan PKS serta Demokrat.

"Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut karena beda karakternya, beda naturenya," ucap dia.

Wacana koalisi Gerindra dan PDIP mulai mengemuka ketika Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, membuka opsi tersebut.

Hal itu dikatakan Muzani dalam sebuah acara di Jakarta, kemarin. Menurut Muzani koalisi ini mungkin terjadi lantaran hubungan baik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Habib Rizieq Shihab Singgung 8 Orang Ini dalam Sidang Pledoi: Ahok, Jokowi hingga Raffi Ahmad

"Sejak beliau (Prabowo) belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan dan sampai sekarang hubungan itu baik, tidak ada masalah, dan itu menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDIP," kata Muzani di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Terkait Pilpres 2024 sendiri, Hasto menyebut saat ini semua parpol memiliki peran untuk mempersiapkan ajang lima tahunan itu. Bagi PDIP, 2024 merupakan ajang regenerasi pemimpin.

"Kita harus mempersiapkan pemilu 2024 yang menurut kami regenerasi menyeluruh. Mengingat Jokowi sudah menjabat 2 periode, dengan demikian regenerasi terjadi di kalangan rakyat," kata Hasto.

Sementara itu Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam diskusi yang sama mengatakan, partainya tidak akan masuk dalam poros Islam jika benar terbentuk dalam Pemilu 2024.

Eddy menyebut, poros Islam bisa memberikan dampak negatif karena memunculkan politik identitas. Dampak negatif politik identitas, kata Eddy, sudah dirasakan pada Pilpres 2019 lalu.

"Mengenai poros Islam atau koalisi partai Islam, ketika wacana mengemuka 1 bulan lagi, secara tegas mengatakan PAN enggak akan ikut," kata Eddy. "Karena kita sudah betul-betul merasakan dampak negatif dari politik identitas. Jadi kita enggak akan ikut-ikutan," tambahnya.

Eddy meyakinkan bahwa politik yang akan diterapkan PAN berdasarkan kemajemukan dan merangkul semua elemen.

"Kalau melakukan itu (poros Islam), kita enggak belajar dari 2019 itu," ujarnya.(tribun network/mam/dod)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved